BEM SI Kerakyatan Jabar Gelar Aksi Indonesia Gelap: Kebijakan Rezim Prabowo-Gibran Ugal-ugalan
TRANSINDONESIA.co | Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan Jawa Barat (BEM SI Kerakyatan Jabar) menggelar aksi Indonesia Gelap di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jabar pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Kita menganggap bahwasannya rezim Prabowo dalam membuat suatu kebijakan itu ugal-ugalan. Kita sudah mengetahui pola nya di mana pemerintah membuat kebijakan yang seenaknya, di masyarakat tidak berjalan optimal, lalu masyarakat menyuarakan, lalu rezim bersih-bersih dan sebagainya dan seakan menjadi pahlawan kesiangan,” kata Rhido Anwari Aripin, Pelaksana Tugas Ketua BEM Kema Universitas Padjadjaran (Unpad) kepada Tempo pada Senin, 17 Februari 2025.
Rhido kemudian menyinggung soal antrean gas elpiji 3 kg beberapa waktu lalu yang sempat merenggut nyawa. Menurutnya, setiap kebijakan seharusnya dilakukan kajian secara menyeluruh dan komprehensif serta melakukan audiensi dengan seluruh elemen.
“Seakan-akan satu nyawa di Indonesia itu tidak berharga begitu. Kebijakan yang seharusnya memerlukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu, melakukan audiensi dengan semua elemen yang ada untuk mendukung kebijakan tersebut, namun kebijakan ini dibuat secara serampangan,” kata Rhido.
Rhido juga menyebutkan dana pendidikan yang terkena imbas pemangkasan. Ia menyebut, meski Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa tidak ada pemangkasan dana pendidikan, baginya dana pendidikan masih kekurangan meski tidak ada pemangkasan. Ia menyebut kemungkinan akan adanya aksi-aksi besar lainnya.
“Mungkin kemarin dari Partai Gerindra terus Sri Mulyani juga menyatakan bahwasannya KIPK dan juga UKT dari mahasiswa itu tidak akan naik dan segala macamnya. Bagi saya ketika dana pendidikan sudah dipotong dan sebelumnya dana pendidikan tidak dipotong pun kita masih kekurangan gitu. Dan kemungkinan besar akan ada aksi-aksi besar lainnya juga gitu,” kata Rhido.
Terkait dengan efisiensi anggaran, Rhido menyebut seharusnya pemerintah melakukan efisiensi jajaran kabinet, bukan dengan memangkas hak-hak rakyat. “Rezim Prabowo kemarin menambah stafsus gendut dengan jajarannya. Bagi saya, pemerintah harusnya mengefisiensikan jajaran kabinetnya, bukan malah memotong hak-hak masyarakat.” kata Rhido.
Aksi ini dihadiri berbagai kampus di Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Tempo, rombongan Universitas Pasundan hadir paling pertama ke depan Gedung DPRD Jabar pada pukul 14.20 WIB. Mereka datang dengan mengibarkan bendera kampus, menyanyikan Mars Mahasiswa, dan sumpah mahasiswa sebelum melakukan orasi.
“Hari ini hadir membela rakyat Indonesia, membela kepercayaan hak-hak rakyat Indonesia yang hari ini sudah dikebiri oleh Prabowo Subianto,” Kata Gifari Akbar, Koordinator Lapangan massa aksi Universitas Pasundan.
Gifari mengatakan massa aksi menuntut untuk setidaknya wakil rakyat dapat bertemu dengan para mahasiswa yang melakukan aksi. Ia mengatakan, massa aksi tidak memerlukan audiensi di dalam gedung dan ingin para wakil rakyat untuk hadir langsung di jalan. “Kami tidak ingin melakukan audiensi di dalam gedung,” kata Gifari.
Sumber: tempo.co