DPRD Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bekasi

TRANSINDONESIA.co | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi TA 2023.

“Selain itu, juga menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Tahun 2025-2045 mendatang,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, usai rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut, Ani Rukmini mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pj Bupati Bekasi yang telah menyampaikan nota penjelasan tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Raperda tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan kinerja dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” terang Ani Rukmini.

“Dari hasil pembahasan rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, untuk anggaran pendapatan sebesar Rp6,532 triliun dengan realisasi sebesar Rp6,596 triliun mencapai 100,98 persen dan anggaran belanja sebesar Rp7,233 triliun dengan realisasi Rp6,741 triliun, kemudian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp491 miliar dari anggaran belanja dan pendapatan,” terangnya.

Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan dengan persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 dan RPJPD tahun 2025-2045, bisa berdampak terhadap kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Bekasi yang sesuai dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

“Cita-cita tahun 2045 mewujudkan Indonesia Emas tetap harus menjadi yang terdepan kalau melihat potensinya tetap pada sektor Industri Manufaktur tentu sekarang sudah banyak pesaing daerah-daerah lain di luar jawa, Maka kita harus tetap punya keunggulan dan bertransformasi ke industri 4.0 dan industri padat karyanya,” kata Dani.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemkab Bekasi terus berupaya menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang, baik dari segi kualitas pelayanan publik, peningkatan ekonomi daerah dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing juga lebih diutamakan.

“Sumber daya manusia tetap utama karena kalau cita-citanya kita ingin terdepan kuncinya di-SDM, Kedua adalah infrastruktur juga harus menopang tentunya nanti banyak sekali peningkatan dari sisi transformasi, energi dan telekomunikasi yang harus tetap paling unggul dibanding dari industri lainnya,” ujarnya. [ris]