Suasana sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas resolusi mengenai bantuan untuk Gaza di markas PBB, Jumat, 22 Desember 2023. (Foto: Yuki Iwamura/AP Photo)
TRANSINDONESIA.co | Resolusi PBB akan membuka lebih banyak penyaluran bantuan ke Gaza di tengah kerawanan pangan yang mencapai tingkat bencana.
Setelah negosiasi yang intens selama berhari-hari mengenai jeda kemanusiaan dan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi tentang bantuan untuk Gaza.
DK PBB, yang beranggotakan 15 negara, menyetujui resolusi itu pada Jumat (22/12) setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia abstain dalam pemungutan suara.
“Hari ini, dewan menyerukan langkah-langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses bantuan kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan dan memperluas akses kemanusiaan serta menciptakan kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, menggarisbawahi untuk pertama kalinya dewan menggunakan bahasa seperti itu.
Thomas-Greenfield menegaskan para sandera harus segera dibebaskan, dan baik Israel maupun Hamas harus menghormati hukum kemanusiaan internasional. Dia menambahkan bahwa AS “sangat kecewa” karena resolusi itu tidak mengutuk serangan teror Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang di Israel.
Rusia, yang menginginkan kritik lebih keras terhadap Israel dalam resolusi itu, juga abstain dalam pemungutan suara. Rusia menyebut draf akhir resolusi yang mencantumkan amandemen yang diusulkan oleh Washington sebagai “sangat dikebiri” dan “tak bergigi.”
“Teks rancangan tersebut tidak lagi merujuk pada kecaman atas semua serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzy, yang berbicara melalui penerjemah.
“Sinyal apa yang dikirimkan oleh hal ini kepada komunitas internasional? Bahwa Dewan Keamanan memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melakukan kejahatan perang?”
Duta Besar Rusia mengecam anggota dewan karena tindakan mereka yang “mencap keputusan yang nyaman bagi Washington.”
Thomas-Greenfield menepis “kata-kata kasar” Nebenzya. “Rusia juga menciptakan kondisi yang mereka keluhkan saat ini dalam perang yang tidak beralasan di Ukraina,” katanya membalas ucapan Nebenzy.
Menghindari veto AS
Para diplomat, yang sejak Senin (18/12) telah mengerjakan resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab, berupaya menghindari penggunaan bahasa yang menyebabkan AS berulang kali memveto pemungutan suara DK PBB sejak Israel melancarkan operasi militer ke Gaza.
Operasi militer yang telah berlangsung selama 10 minggu itu menewaskan lebih dari 20.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah itu.
Dua poin yang mengganjal bagi Israel dan AS adalah seruan untuk menghentikan kekerasan dan perselisihan mengenai siapa yang akan mengawasi pengiriman barang-barang ke Gaza untuk menyaring senjata dan peralatan lain yang akan membantu Hamas. Saat ini, Israel yang mengawasi konvoi pengiriman barang-barang ke Gaza.
Alih-alih menuntut gencatan senjata, rancangan akhir resolusi menyerukan pihak-pihak yang bertikai untuk menciptakan “kondisi-kondisi bagi penghentian kekerasan yang berkelanjutan.” Baik Amerika Serikat maupun Israel saat ini tidak mendukung gencatan senjata.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres akan menunjuk seorang senior koordinator untuk membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan. Pada rancangan resolusi awal, Guterres punya hak eksklusif untuk mengontrol seluruh pemeriksaan truk bantuan.
Menyusul pemungutan suara, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengucapkan terima kasih kepada AS karena berpihak kepada Israel dan “mempertahankan garis tegas” bagi kewenangan Israel untuk memeriksa bantuan yang memasuki Gaza. [voa]
