Komitmen Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana
TRANSINDONESIA.co | Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan terhadap Presidensi G20 India. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan komitmen pada pertemuan ke-3 Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadirinya di Chennai, Tamil Nadu, India pada 22 – 26 Juli 2023.
Kunjungan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana (DRR Working Group) ke-2 di Mumbai, India, 21 – 25 Mei 2023. Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan pernyataan _zero draft communique_ yang disusun oleh 20 negara anggota G20.
Raditya menegaskan pentingnya untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana multi bahaya. Pengarusutamaan tersebut merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi yang dimulai dari tingkat lokal hingga internasional.
“Upaya membangun dialog yang kuat antar pemangku kebijakan di negara-negara G20 sangat diperlukan selain untuk meningkatkan pemahaman bersama, juga mewujudkan sinergitas dalam menghadapi tantangan dan mengatasi isu-isu yang berkembang dalam pengurangan risiko bencana termasuk isu perubahan iklim pada tingkat regional maupun global secara inklusif,” ujar Raditya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB juga mengatakan, “Sustainable Resilience” atau resiliensi yang berkelanjutan merupakan konsep yang diusung Indonesia untuk dapat diimplementasikan oleh negara-negara G20, dimana konsep ini telah menjawab tantangan risiko sistemik dalam menghadapi semua jenis bencana termasuk pandemi, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals.
Raditya mempromosikan _risk pooling fund_ sebagai salah satu alternatif mekanisme dalam kerangka pembiayaan kebencanaan selain model-model pembiayaan lain yang dapat diupayakan oleh negara-negara G20, terutama negara berkembang yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam termasuk perubahan iklim.
Berikutnya, selain isu kebencanaan dan perubahan iklim, Indonesia tidak ikut serta menyampaikan pendapat dan dukungannya pada isu yang tidak terkait dengan hal tersebut, seperti LGBTQI (lesbian, Gay, Bisexual, Trangender, Questioning, and Intersex), serta geopolitik.
Terakhir, atas nama Pemerintah Indonesia, Raditya Jati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas Presidensi G20 dan kepada 20 negara anggota G20 atas kerja keras dalam penyusunan _zero draft communique_.
Raditya berharap pernyataan bersama DRR Working Group atau Communique akan menjadi dasar bagi negara-negara G20 untuk melanjutkan pembahasan berbagai agenda Presidensi G20 hingga puncaknya pada deklarasi para pimpinan negara anggota G20 (_Leaders Declaration_) dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada bulan September 2023. [sfn]