Kericuhan Berdarah di PT GNI, Wakil Ketua FPKS Soroti Perpu Cipta Kerja

TRANSINDONESIA.co | Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani kembali menyoal kericuhan yang menewaskan dua orang tenaga kerja di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Netty meminta pihak terkait agar tidak memandang permasalahan kericuhan ini hanya dari sisi fakta kejadian semata.

“Jangan hanya dilihat dari fakta siapa melakukan apa dan  korbannya siapa, tapi juga harus dipahami dari sisi kebijakan dan aspek strukturalnya,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Menurut Netty, dari sisi kebijakan, adanya UU Ciptaker dan Perpu Ciptaker yang dianggap mempermudah TKA,  cukup berpotensi melahirkan  kecemburuan sosial di lapangan.

“Ini alarm darurat yang patut kita waspadai bersama, bahwa potensi kecemburuan tenaga kerja dalam negeri terhadap TKA itu pasti ada,” terang Netty.

“Misalnya,  para tenaga kerja dalam negeri merasa adanya pilih kasih dalam hal gaji, tunjangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perasaan diperlakukan tidak adil ini tentu dapat menjadi bahan konflik,” tambahnya.

Oleh karena itu, politisi perempuan asal Jawa Barat ini meminta agar pemerintah mengevaluasi PT GNI.

“Periksa secara komprehensif, apakah kewajiban mereka terhadap pekerja dalam negeri selama ini sudah dipenuhi? Apakah  tunjangan untuk keluarga korban yang meninggal sudah ditunaikan? Jika memang terbukti melanggar, pemerintah tak perlu segan-segan untuk menempuh jalur hukum,” kata Netty.

Terakhir,  Netty meminta pemerintah agar membuat regulasi yang  benar-benar memperhatikan nasib tenaga kerja dalam negeri.

“Jangan sampai tenaga kerja kita kurang mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri dan hujan batu atau tertimpa tangga di negeri sendiri,” katanya.[rls]