DPRD Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua
TRANSINDONESIA.CO | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat lakukan vaksinasi covid-19 tahap dua kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Staff ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (15/4/2021).
Proses vaksinasi covid-19 tahap dua tersebut dilakukan setelah sebelumnya proses vaksinasi tahap pertama dilakukan pada bulan maret lalu. Sebanyak 500 orang mengikuti proses vaksinasi tahap pertama tersebut.
Tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, pada proses vaksinasi tahap kedua ini seluruh tahapan pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Baca: Komisi IV : Longsor di Cisarua Kabupaten Bandung Barat Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah Daerah
Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi, atas pelayanan yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan vaksinasi.
“Alhamdulillah ini layanan yang luar biasa dari teman-teman di sektor kesehatan kepada kami, semua berjalan lancar dan menyenangkan,” ucapnya.
Prioritaskan Vaksinasi Guru
Selain itu dalam kesempatan yang sama Ia pun mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera melakukan percepatan vaksinasi kepada para guru.
Menurut Gus Ahad —sapaan Abdul Hadi— hal tersebut penting dilakukan sebagai salah satu persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan juli mendatang.
“Percepatan vaksinasi khususnya pada guru-guru yang sebentar lagi sedang mengejar target pada bulan juli akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem-sistem yang sudah diperbaharui,” katanya.
“Kami berharap agar mereka diprioritaskan terutama kepada para pekerja di sektor pelayanan publik, kalau bisa secepatnya bisa dilakukan,” imbuhnya.
Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti, terkait permasalahan masih minimnya tingkat vaksinasi pada kalangan lansia.
Ia pun meminta, permasalahan tersebut harus ditangani secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kita serahkan kepada para pengambil keputusannya, bagaimana pembagian giliran (vaksinasi). Kalau ada kesulitan-kesulitan tentunya harus kita sikapi dengan cara-cara yang positif,” ujarnya.[nal]