Pelantikan Anggota DPRD Jawa Barat Diwarnai Gelombang Demo Mahasiswa Tuntut Dewan Bermasalah Hukum

TRANSINDONESIA.CO – Pelantikan 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, di Gedung Merdekan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (2/9/2019),  diwarnai gelombang aksi mahasiswa.

Puluhan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Nasionalis (FMN) dan  aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Jawa Barat dari berbagai daerah seperti,  Bandung, Kuningan, Sumedang, Karawang dan Purwakarta, demo menuntut anggota dewan menjauhi budaya korupsi dan bohong,  serta tugas dewan melayani bukan dilayani.

Aksi FMN menolak wakil rakyat yang terindikasi terbelit kasus hukum baik secara pribadi maupun keluarga.

“Kami Forum Mahasiswa Nasionalis datang kemari (Gedung Merdeka) menuntut tiga hal terkait anggota DPR Jabar yang dilantik. Kami tak inginkan anggota DPRD Jabar yang diduga terbelit kasus hukum baik secar pribadi maupun keluargaya,” kata Korlap aksi FMN, Faisal Alimudin saat berunjukrasa di luar Gedung Merdeka saat 120 anggota DPRD Jabar dilantik di dalam gedung sejarah tersebut.

Dari selebaran press realese yang dibagikan pengunjukrasa, tiga tuntutan yang dsampakan FMN  mengarah kepada Ketua DPD Gerindra Provinsi Jabar Taufik Hidayat yang dilantik menjadi anggota DPRD Jabar periode 2019-2024.

FMN menilai Taufik Hidayat tidak pantas dilantik menjadi wakil rakyat lantaran isrinya berinisial RM saat ini tersandung persoalan hukum ditambah lagi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dimana kasus hukum yang mendera RM terindikasi telah melakukan dugaan pelanggaran hukum dengan menggelapkan anggaran Rp3,7 miliar milik PT Duta Nikel yang berita acara perkaranya (BAP) nya telah dirampungkan penydik Polda Sultra dan saat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra, tersangka RM “menghilang” hingga Polda Sultra mengeluarkan surat DPO Nomor: DPO/17/VII/2019/Dit Reskrimum.

Berdasarkan kasus tersebut, FMN PPN menilai Taufik Hidayat tak pantas menjadi wakil rakyat dikarenakan istrinya tengah dicari aparat kepolisian karena kasus pegaduan atau Laporan Polisi Nomor: LP/193/IV/2018 SPKT Polda Sultra tanggal 6 April 2018, oleh Direktur PT Duta Nikel Indonesia (DNI), Theo Lay Yong alias Michael melaporkan Komisaris PT Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP) berinisial RM atas dugaan tindak pidana penipuan terkait joint operasional pertambangan dengan dugaan melanggar pasal 378 KUHP.

Untuk itu, FMN menyampaikan tiga tuntutan yakni:
1. Meminta Ketua DPRD Jawa Barat yang akan dilantik menyelesaikan Permasalahan hukum yang menimpa keluarganya.
2. Menuntut Ketua DPRD jangan sembunyi dan membungkam diri terhadap persoalan hukum keluarganya.
3. Menuntut Partai Gerindra tidak tidak melindungi kader yang duduk sebagai DPRD Jawa Barat yang terkontaminasi permasalahan Hukum yang meninpa keluarganya.

“Kami Forum Mahasiswa Nasionalis mendesak Ketua Dewan untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarganya,” kata Faisal.

Pantauan Transindonesia.co, aksi dimulai dengan kedatagan aktivis mahasiswa FMN pukul 10.00 kemudian disusul aksi dari KAMMI.

“Kami menyayangkan partai pengusung saudara Taufik tidak bertindak tegas untuk membantu penegakkan hukum yang menimpa keluarga kadernya sendiri. Jangankan mengayomi dan mengentaskan permasalahan hukum yang lebih besar. Dari kasus hukum terkecil yang menimpa keluarga kadernya sendiri tidak mampu diusut dan diselesaikan. Maka pertanyaan terbesar kami dimana letak menjunjung dan kepatuhan terhadap hukum sebagai wakil rakyat,” kata Faisal.

Prihal aksi FMN PPN diakui Faisal pihaknya lebih dahulu telah menyampaikan surat aksi ke Polrestabes Bandung, Nomor : 32/Peng-FMN/I/1441, dimana aksi mereka diikuti sekitar 50 orang.

Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster di antaranya,
“Minta Saudara Taufik Hidayat Tidak Menyembunyikan Keluarga Terjerat Hukum,  Usut Tuntas Hukum Yang Menimpa Keluarga Ketua DPRD Jabar, Menuntut Parpol Pengusung DPRD Jabar Untuk Menuntaskan Kasus Hukum Ketua DPRD,  Urus Dulu deh Keluarga Yang Benar”

Dalam orasinya diselingi dengan lagi Mars “Halo Halo Bandung”, mahasiswa tersebut tampak melakukan akai duduk sambil menunggu acara pelantikan usai.

Sementara KAMMI menuntut janji tidak ingkar, mahasiswa se Jawa Barat ikut mengawal pelantikan.

“Kita inginkan menjalankan amanahnya selama lima tahun, memperkaya diri sendiri,  rakyat yang miskin tetap miskin.  Kasus  korupsi di Purwakarta sampai kini tidak tuntas,” kata salah seorang orator KAMMI.

Sementara, suasana di dalam Gedung Merdeka acara pelantikan 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berlangsung penuh khidmat dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan tampak juga hadir Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

Hingga berita ini diturunkan belum ada satupun anggota dewan yang dilantik menemui mahasiswa yang berdemo hanya berjadak 50 meter dari Gedung Merdeka. [BSH]