Iwa Tersangka Suap Meikarta, Ridwan Kamil Tunjuk Daud Ahmad Plh Sekda Jabar
TRANSINDONESIA.CO – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan penyelenggaraan pemerintahan Jabar tidak terganggu pascapenetapan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa sebagai tersangka suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Ia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu, semua urusan terkait rapat anggaran dan lainnya tetap lancar karena birokrasi di pemerintah kami punya sistem yang sudah diantisipasi,” kata Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/7/19).
Menurutnya, Pemdaprov Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, yang menyarankan Iwa fokus menjalani proses hukum. Iwa sendiri berinisiatif mengambil cuti besar setelah menerima surat penetapan dari KPK.
Kamil telah menunjuk Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Daud Ahmad, sebagai Plh Sekda Jabar mulai Selasa (30/7/2019), menggantikan posisi Iwa Karniwa.
“Saya bertemu langsung tadi malam dengan Pak Iwa intinya beliau memahami bahwa per hari ini posisi sebagai Sekda akan diatur sedemikian rupa agar pembangunan tetap berjalan, sehingga Pak Iwa berkonsentrasi penuh untuk kasusnya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kamil mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemdaprov Jabar untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik.
“Kami imbau agar Kepala Daerah di tingkat dua terus memperbaiki semangat clean government, integritas, dan profesional termasuk pada ASN untuk fokus kerja. Mudah-mudahan Jabar akan jauh lebih baik,” ucapnya.
Dikatakannya, Pemdaprov Jabar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan clean and good governance dan reformasi birokrasi, seperti menggagas e-Budgeting, e-Planing, penilaian peer review untuk kepegawaian, dan sistem online yang terintegrasi untuk penganggaran.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu termasuk dalam pemberantasan KKN dan clean government,” katanya.[MET]