Tolak Akuisisi, Pekerja Pertamina Ancam Mogok Nasional
Maka seluruh pekerja Pertamina tidak tinggal diam, bahkan kami bisa koordinasi untuk mogok nasional. Ibarat satu tubuh jika ada sebagian anggota tubuh lain yang sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya
“Kita harus menyadari bahwa seharusnya gas bumi dikelola oleh Negara, sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Pertagas sebagai anak usaha pertamina 100 persen sahamnya dimiliki oleh Negara. Dengan ini kami menolak akuisisi Pertagas oleh PGN,” tambah Ketua Umum FKPPA, Nur Hermawan, dalam konferensi persnya, di Kantor SP FKPPA, Jalan Yos Sudarso Kav.32 – 34, Jakarta Utara, pada Senin 9 Juli 2018.
Pers rilis yang disampaikan Sekjen FKPPA, Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, diterima Transindonesia.co, di Jakarta, Selasa 10 Juli 2018, menyebutkan pihaknya menolak akuisisi Pertegas.
“Terkait dengan akuisisi PGN dengan Pertagas yang mana saat ini kondisi PGN sedang mengalami penurunan kinerja dan keuntungannya serta mempunyai hutang yang tinggi ditambah dengan jumlah pekerja dan asset PGN yang dua kali lipat dari asset dan pekerja Pertagas, sementara kondisi Pertagas saat ini adalah kebalikannya, Pertagas sangat sehat. Dalam hal ini SP FKPPA menilai dan berpendapat bahwa ini merugikan negara dan menguntungkan pihak swasta pemilik saham 43 persen di PGN,” tambah Wakil Ketua FKPAA, Capt Kosim.
Sementara, Ketua Dewan Pengawas Organisasi (DPO) FKPAA, Capt Sofyani Faisol, menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyikapi situasi terkini, bahwa jika pertamina sengaja dilemahkan, dirugikan hanya untuk kepentingan tertentu.
“Maka seluruh pekerja Pertamina tidak tinggal diam, bahkan kami bisa koordinasi untuk mogok nasional. Ibarat satu tubuh jika ada sebagian anggota tubuh lain yang sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya,” pungkas Faisol.[REL/RIS/TRS]