KAHMI Medan Tolak Presidium dari Parpol “Penjilat” Penguasa
TRANSINDONESIA.CO, MEDAN – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Medan meminta peserta Musyarawah Nasional (Munas) Majelis Nasional (MN) KAHMI lebih selektif dan berani menolak bakal calon Presidum MN KAHMI hasil seleksi berasal dari partai politik (parpol) yang berpihak kepada penguasa.
Sekretaris KAHMI Medan, Chairul Munadi, menyatakan, peserta jangan coba-coba menjadi ‘penjilat’ penguasa.
“Peserta jangan memilih presidium dari parpol ‘penjilat penguasa. Karena kekuatan umat telah terkonsolidasi untuk meluruskan atau mewujudkan KAHMI yang Rahmatan lil Alamin,” kata Chairul didampingi Ketua KAHMI Medan Ahsanul Fuad,SH.MA, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Umat Syafiruddin Hamdani Damanik, dan Sekretaris Idris, kepada wartawan, di Medan, Selasa 14 Nopember 2017.
Dikatakannya, keberpihakan KAHMI kepada umat harus jelas didudukkan berlawanan terhadap penguasa yang saat ini memang tidak berpihak kepada umat Islam. Hal ini terbukti dengan penangkapan aktivis-aktivis Islam.
“Sehingga pemilihan presidium, baru dapat dimulai setelah tata tertib pemilihan ditetapkan dalam Munas KAHMI. Tata cara di luar penetapan ini adalah ilegal,” tegasnya.
Menurutnya, KAHMI Medan memandang pansel presidium hanya boleh mengajukan bakal calon yang memenuhi kriteria-kriteria ke-Islaman, keumatan, intelektualis dan ke-Indonesian.
“Dari kriteria itu nantinya peserta Munas mencari sosok ideal yang memimpin KAHMI untuk lima tahun ke depan,” terangnya.
Pengamatan KAHMI Medan tentang sosok pemimpin KAHMI nanti, Chairul menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ideal dan memenuhi semua kriteria pada Munas KAHMI ke-X di Medan, pada 17 – 19 Nopember 2017.
“Karena beliaulah (Anies, Red), lahir proses perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam dari seluruh Indonesia yang saat itu berhadapan dengan rezim penguasa dan perlawanan umat terhadap penista agama. Dan Anies memang sudah dipilih oleh umat dalam suatu peristiwa bersejarah Islam di tana air,” ungkapnya.[REL]