51 Desa Pengungsi Gunung Agung Akan Dipulangkan

TRANSINDONESIA.CO, KARANGASEM – 51 desa dari keseluruhan 78 desa yang terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali, sesungguhnya berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung. Hanya ada 27 desa yang berada di dalam radius berbahaya jika Gunung Agung meletus.

“Dari 78 desa di Kabupaten Karangasem, yang tidak aman adalah 27 desa yang berpotensi terkena awan panas dan lahar jika Gunung Agung meletus, dengan jumlahnya sekitar 70 ribu jiwa pengungsi”, ucap Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam keterangan pers setelah melakukan rapat koordinasi di Karangasem, Jumat 29 September 2017.

Jumlah pengungsi terus meningkat hingga mencapai 144 ribu lebih. Ini disebabkan masyarakat yang tinggal di desa yang aman juga ikut mengungsi.

“Perkiraan kita dalam lingkaran KRB 1, KRB 2, dan KRB 3, hanya ada sekitar 70 ribu orang. Berarti ada pengungsi yang berasal dari desa aman. Ada kelebihan lebih dari 75 ribu pengungsi yang berasal dari 51 desa yang aman yang ikut mengungsi. Tidak ada alasan bagi yang berasal dari desa aman untuk mengungsi. Harus dikembalikan ke desanya masing-masing. Sebab, ini menjadi beban. Beban bagi yang menerima pengungsi, dan beban bagi pengungsi yang meninggalkan rumahnya. Oleh karena itu akan dikembalikan ke desanya, kecuali dari 27 desa. Mereka harus tetap mengungsi. Tidak boleh pulang,” kata Gubernur Bali.

Pada arahannya Gubernur Bali mengatakan Bupati dan Walikota agar segera membuatkan kartu identitas pengungsi seperti Kartu Keluarga (KK) yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai kartu hak untuk pengungsi. Nama, usia, desa asal dan jumlah anggota keluarga agar tervalidasi jumlah pengungsinya. Pemerintah daerah dalam 7 hari ini akan mengidentifikasi warga yang tidak perlu mengungsi dan dihimbau kembali ke rumahnya masing-masing.

Setelah teridentifikasi, warga dari 27 desa akan ditampung di bale banjar, khususnya di Karangasem. Mangku Pastika mengatakan,

“Kita harapkan Keliang Banjar untuk mempersiapkan diri menerima saudara-saudara kita yang berasal dari 27 desa yang sah menjadi pengungsi. Setelah itu akan jelas pengungsinya. Mereka kita tempatkan di bale banjar karena kalau di tenda dikhawatirkan akan kehujanan, becek, panas, debu, dan sebagainya. Koordinator lapangannya adalah Keliang Banjar (aparat desa). Kordesnya adalah Kepala Desa sehingga jalur komandonya jelas karena menggunakan aparat desa. Pengungsi yang di banjar akan dipasok logistiknya. Daya tampung banjar tergantung pada besar kecilnya banjar. Di bale banjar, akan ditambahkan listrik, lampu darurat, genset, tenda dapur umum, tandon air, permakanan, keperluan sehari-hari, dan kebutuhan dasar pengungsi lainnya sehingga terjamin suplai logistik. Selain banjar juga menggunakan GOR, balai desa, gedung dan lainnya.”

Gubernur Bali juga memerintahkan, “Semua pegawai Kabupaten Karangasem khususnya, untuk kembali ke posnya masing-masing. Yang ikut mengungsi agar kembali ke posnya kecuali jika kantornya berada di di salah satu 27 desa itu. Bagi yang kantornya di daerah berbahaya harus berkantor di Kantor Bupati. Bagi pegawai yang tidak kembali ke posnya maka gajinya tidak dibayarkan.”

“Karena untuk tanggap darurat memerlukan uang, maka semua kegiatan seminar, pameran dan semua hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kedaruratan dibatalkan agar uangnya dapat dipakai untuk kedaruratan. Termasuk di provinsi. Tidak boleh ada yang bepergian ke luar negeri,” tambah Gubernur Bali.

Penanganan untuk ternak sapi, saat ini masih ada sekitar 10 ribu – 18 ribu yang berada di daerah berbahaya. Gubernur Bali akan membicarakan dibincarakan dengan provinsi di luar Bali yang biasanya mengimpor sapi dari Bali. Selain itu, di Karang asem masih tersedia lahan yang luas yang dapat digunakan menampung sapi.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengatakan, “Dalam penanganan siaga darurat Gunung Agung, Pemerintah Pusat memberikan pendampingan. Penanggung jawab utama adalah Bupati yang didukung penuh oleh Gubernur Bali. Apa yang sudah dilakukan Pemda sudah sangat baik. Kerjasama masyarakat sangat membanggakan sehingga penanganan berjalan dengan baik.”

Masyarakat dihimbau untuk selalu tenang dan meningkatkan kewaspadaannya. Jangan terpancing pada isu-isu yang menyesatkan.[OKI]