DPRD Sumut Yakin Semua SMA di Sumut Sediakan “Kelas Siluman”

TRANSINDONESIA.CO, MEDAN – Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Nezar Djoeli meyakini hampir seluruh SMA negeri se Sumut ada menyediakan “kelas siluman” untuk mencari keuntungan terhadap kepala sekolah dan oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Sekolah nakal itu masih banyak. Kalau diinvestigasi, kemungkinan semua SMA negeri di Sumut ini banyak menyediakan kelas siluman” ujarnya kepada wartawan, Selasa 29 Agustus 2017, menanggapi temuan Ombudsman Perwakilan Sumut terhadap ratusan siswa di SMA Negeri 2 Medan dan SMA Negeri 13 Medan yang diduga kuat masuk melalui jalur ilegal.

Menurut politisi NasDem ini, temuan siswa yang masuk kelas siluman ini sangat memalukan dan mengecewakan kinerja Kepala Sekolah yang telah menerima siswa setelah seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online ditutup.

DPRD Sumut.[DON]
“Ini salah, dan harus diberi sanksi tegas yakni pemecatan kepada kepala sekolah nya. Kepada Gubernur dimohon untuk beri perhatian khusus terhadap  peristiwa ini karena kewenangan SMA/SMK negeri kepada Propinsi,” tegasnya.

Meski memang, untuk memindahkan siswa-siswa di kelas siluman ke sekolah swasta itu tidak memungkinkan karena sudah beberapa bulan mengikuti proses belajar mengajar. Namun ini harus jadi pelajaran ke depannya agar sistem PPDB online bagus dan betul-betul murni.

“Ini merugikan siswa bagaimana nanti masa depannya dan merugikan orangtua siswa,” katanya.

Siswa kelas siluman ini nantinya, kata Nezar, dikhawatirkan tidak dapat menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Ujian Nasional (UN) nanti karena kuota yang ditetapkan Pemprovsu sudah sesuai data yang diberikan Dinas Pendidikan Sumut.

DPRD Sumut juga akan segera melakukan audit dan Sidak ke sekolah-sekolah dengan melihat langsung jumlah siswa di masing-masing kelas dengan menyesuaikan data kuota yang ada dimasukkan di Dinas Pendidikan.

“Kami juga minta aparat  kepolisian mengevestigasikan ini karena permainan kotor oknum tidak bertanggung jawab merugikan banyak pihak.  Tidak hanya pada kepala sekolah, tapi juga ke Dinas Pendidikan yang mungkin saja ikut melakukan penyelewengan tersebut,” tuturnya.[DON]

Share