IPW Desak Mabes Polri Umumkan Hasil Investigasi Penerimaan Siswa Akpol

TRANSINDONESIA.CO, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta Mabes Polri harus segera mengumumkan hasil investigasi kekacauan dalam penerimaan siswa baru Akpol di Polda Jawa Barat.

“Mabes Polri tidak perlu takut dengan intervensi berbagai pihak karena publik akan mendukung penuh langkah Mabes Polri,” kata Neta dalam keterangan persnya kepada Trnsindonesia.co, Selasa 4 Juli 2017.

Neta menilai, Mabes Polri perlu melakukan empat langkah untuk menuntaskan kasus ini. Pertama, segera copot Kapolda Jabar. Kedua, umumkan hasil kerja Tim Investigasi Mabes Polri. Ketiga, umumkan calon taruna Akpol yang lulus seleksi versi Mabes Polri. Keempat, tindak tegas semua aparatur Polda Jabar yang telibat dalam kekisruhan yang memalukan itu.

“Boleh saja Kapolda Jabar mengatakan sesungguhnya dirinya ingin bersih bersih dlm rekrut penerimaan anggota Polri di Jabar. Dan boleh saja Kapolda Jabar membantah bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan keputusan soal 51 persen putra daerah. Tapi Mabes Polri sudah mengatakan surat keputusan itu sudah menyebar. Surat keputusan itu sudah membuat para orang tua calon taruna Akpol resah dan protes. Surat keputusan itulah yang menjadi biang kerok hingga kasus ini mencuat dan mempermalukan institusi Polri,” katanya.

Aneh juga jika Kapolda Jabar membantah soal surat keputusan kontroversial itu. Apalagi kebijakan Kapolda Jabar itu tertuang dalam surat keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017 tertanggal 23 Juni 2017.

Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar. Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah.

Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang lulus. Jika kapolda membantah, lalu siapa yang mengeluarkan surat keputusan itu. Apakah ada kapolda bayangan. Apakah ada yang memalsukan surat keputusan kapolda itu. Jika surat itu bisa beredar luas dan menjadi pijakan panitia daerah penerimaan Akpol tentunya hal ini akibat tidak becusnya sistem kontrol yan dilakukan Kapolda Jabar dalam Akpol. Lalu kenapa di daerah lain tidak terjadi kekacauan seperti di Jabar.

“Untuk itu Tim Mabes Polri yg sudah mengambilalih kasus ini segera melakukan investigasi tentang apa yg terjadi sesungguhnya. Kemudian mengumumkan secara transparan hasil investigasinya, terutama tentang siapa saja dan anak siapa saja ke 12 putra daerah yg lolos itu, agar diketahui kolerasi yg sesungguhnya. Agar tim bisa bekerja maksimal dan tidak diintervensi, Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Jabar,” ujarnya.

Selama ini sistem penerimaan Akpol sudah ditata Mabes Polri dengan baik. Di berbagai daerah, terutama di Polda Jabar pun tidak pernah ada masalah. Tapi kenapa di era Kapolda Anton Charlian timbul masalah yg sangat memalukan Polri.

“Kenapa keluar surat keputusan yg memberi prioritas bagi putra daerah. Padahal surat keputusan itu sangat rasialis, intolerasi, diskriminatif, dan anti kebhinekaan. Sebab Polri menganut sistem kepolisian NKRI dimana semua suku bisa masuk menjadi anggota Polri asal sesuai dengan tingkat prestasi yg ditentukan. Selain itu semua anggota Polri, terutama lulusan Akpol harus siap ditempatkan dimana saja di wilayah Indonesia,” terangnya.

Kasus di Polda Jabar yang sarat nilai nilai rasialis, diskriminasi, intolerasi dan anti kebhinekaan itu tdk boleh terulang di lingkungan Polri. Selain sangat memalukan, kebijakan itu merupakan langkah mundur Polri.

Sebab itu IPW, mendukung penuh langkah Mabes Polri mengambilalih kasus ini. Namun IPW berharap Mabes Polri harus bekerja cepat, copot Kapolda Jabar, umumkan hasil tim investigasi, umumkan hasil seleksi penerimaan Akpol dan tindak semua aparatur Polda Jabar yg menyebabkan kekisruan.

“Mabes Polri tidak perlu takut dengan siapa pun, apalagi pada figur figur yang mencoba mengintervensi kasus ini. Sebab publik ada di belakang dan mendukung penuh Mabes Polri,” katanya.[DOD]