Deddy Mizwar: Pilkada Jabar Rawan Konflik Melebihi DKI

TRANSINDONESIA.CO, BEKASI – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, mengungkapkan perlu diantisipasi dini kerawanan 17 pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di Jabar.

Jumlah penduduk Jabar terbesar yakni sebanyak 47 juta jiwa sangat rawan terjadi gejolak politik yang muncul melebihi apa yang terjadi di DKI Jakarta. Baiknya diantisipasi sejak dini melalui peran para pemuka agama,” kata Wagub Jabar, Deddy Mizwar usai menghadiri acara Tarhib Ramadhan di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 16 Mei 2017.

Acara yang dihadiri Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, Deddy Mizwar menyatakan 17 Pilkada di Jabar yang dilangsungkan serempak mulai mulai tahapan Juni 2017 mendatang akan menggelar Pilgub Jabar dan 16 Kota dan Kabupaten itu, ia mengajak pemuka agama ikut berpartisipasi mewujudkan situasi kondusif menjelang maupun pada saat Pilkada serentak 2018 mendatang.

Wagub Jabar Deddy Mizwar pada acara Tarhib Ramadhan di Islamic Center Kota Bekasi, Selasa 16 Mei 2017.[IST]
“Pada tokoh agama sampaikan pada jamaah dalam ceramah-ceramah keagamaan, pertemuan di majelis, untuk bersikap tabayun menyaring berbagai informasi yang muncul seputar kondisi perpolitikan,” terangnya.

Disamping itu Deddy Mizwar meminta setiap warga secara pribadi juga bersikap tabayun dalam menerima berbagai informasi yang nantinya deras mengalir selama tahun politik berlangsung.

“Melanjutkan informasi yang tidak jelas faktanya lebih baik dihindari agar tidak berdampak pada keresahan umum. Tren mem-forward atau mem-broadcast informasi kabur hanya akan mewujudkan kelompok masyarakat pengghibah yang tidak akan mendapatkan keberkahan apa pun,” katanya.

Aktor sekaligus produsen film religi serial “Para Pencarian Tuhan (PPT)” yang biasa diputar pada setiap bulan Ramadhan, meminta warga mewaspadai menyusul potensi-potensi ancaman aqidah serta ideologi bangsa melalui faham-faham komunis juga aliran sesat.

“Jangan lengah. Kewaspadaan harus tetap diutamakan. Lagipula, sudah menjadi hak setiap warga untuk turut mengawasi tahapan Pilkada berikut potensi kecurangan yang mungkin terjadi,” terangnya.[ZAI]

Share