Kebangkitan Ekonomi Nusantara Harus dengan “Syarat”
TRANSINDONESIA.CO – Pemerintah mengakuo perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat pailit. Semua sedang masuk pada era “panic prices of economic” (panik daya beli).
Tak sedikit orang hanya menjadi penonton, bahkan mengolok-olok ambang kehancurannya ekonomi bangsa ini. Diakui, proses kehancuran ekonomi Negeri bernama Indonesia kembali akan bangkit (new ecomic) pada eranya.
Era Nusantara inilah akan membangkitkan perekonomian bahkan teratas, mengatur dan mengendalikan dunia.
“Tidak satu Negara pun didunia ini yang tidak bergantung dengan negeri Nusantara kita ini. Dengan pusat pemerintahan yang juga akan serba modern dalam mengatur keadilan untuk rakyat,” kata pengamat ekonomi dalam pesannya yang tidak ingin namanya dipublikasikan.
Tentu saja sebutnya, sebelum Nusantara ini mengatur perekonomian dunia ada “syarat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah Jokowi-JK. Persyaratan tersebut mutlak, karena selama ini juga sudah menjadi agenda besar pemerintah sebelumnya yang sampai saat ini belum terwujud.
Syaratnya, sebut pengamat yang sejak awal keambrukan perekonomian Indonesia telah lama memprediksi dan mengingatkannya pada bangsa ini. “Harus diawali dengan perpindahan pusat pemerintahan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,” katanya.
Kalau saat ini katanya, berdasarkan pengakuan Kementrian Keuangan RI didalam RDP dengan DPR dimana asset pemerintah RI hanya sebesar Rp5.163 triliun dan hutang mencapai Rp3.490 triliun.
“Maka saat ini asset bersih pmerintah RI hanya Rp1.673 triliun. Betapa menyedihkan bila dibandingkan dengan asset yang sebenarnya dimiliki oleh negeri ini. Jika ditotal asset negeri ini setara dengan 158.000 ton emas batangan dan 2.380.000 ton emas dalam bentuk pasir, ditambah cadangan iridium sebanyak 1.480.000 ton, plutonium 4.000.000 ton dan paladium 5.000.000 ton,” katanya.
Dengan kemampuan dan asset sedemikian besar maka tidak satu negara pun di dunia ini akan berani menyentuh negeri Nusantara. “Ini terhitung sejak tahun 2017, Tanah Nusantara ini harus bangkit dalam kejayaannya. Dan tidak akan tertandingi negara mnapun di dunia ini,” katanya.
Ditegaskannya, seluruh kekayaan Negeri Nusantara hanya boleh digunakan untuk “Keadilan bagi Rakyatnya”. Karena itu Negeri ini hanya memiliki satu semboyan “Keadilan”, yakni keadilan untuk rakyat.
“Bukan untuk siapa-siapa, apa lagi untuk kelompok maupun di korupsi, maka rakyat negeri ini yang akan mengadilinya,” tuturnya.
Para ekonom negeri ini geger, sebagaimana Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan, Kemenkeu sudah memutuskan memangkas anggaran pada APBNP 2016 sebesar Rp137,8 triliun.
“Kalau di Semester II pemerintah kembali potong anggaran sampai Rp200 triliun, dampaknya pada pertumbuhan perekonomian yang lebih lemah. adanya pemotongan anggaran membuat BI merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2016,” kata Agus beberapa waktu lalu.
Sebelumnya BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,4 persen, namun direvisi menjadi 4,9 persen hingga 5,3 persen. “Ini karena pemerintah mungkin akan kembali potong anggarannya,” ucap Gubernur BI.[REL]