TRANSINDONESIA.CO – Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Dr. Hafidz, menggugat Mentri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syaifudin yang dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa dasar yang kuat dan menjatuhkan nama baik.
“Akibat keputusan Mentri Agama (Lukman Hakim Syaefudin, red) klien kami tidak terima dan resmi menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan no: 185/8/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 “, kata Mishabul Huda, SH selaku kuasa hukum Dr. Hafidz pada pers di Jakarta, Sabtu 20 Agustus 2016.
Adapun gugatan itu, tambah Misbahul Huda,SH adalah adanya Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No:B.II/3/PDJ/10171 tanggal 22 Juli 2016 mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Menurutnya apa yang dilakukan Menag Lukman Hakim telah menciderai dan diluar kepatutàn hukum. Karena kliennya sama sekali tidak menerima gratifikasi, sedangkan oknum pegawai Kementrian Agama Kab. Madiun sudah divonis bersalah oleh pengadilan.
“Apa yang dilakukan oknum tersebut diluar kantor dan tidak terkait dengan dinas, jika dianggap teledor dalam pengawasan berarti semua pejabat dan pimpinan bisa kena termasuk Mentri Agama”, tegas Misbahul Huda.
Dalam gugatannya tersebut, tandas Misbahul agar Majelis Hakim PTUN Jakarta membatalkan atau mencabut Surat Keputusan Mentri Agama Nomor.: B.II/3/PDJ/10171, tanggal 22 Juli 2016 dan mewajibkan Tergugat yaitu Mentri Agama menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Dr. Hafidz sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun.
“Dengan demikian otomatis mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik harkat dan martabat penggugat,” tambah Misbahul Huda.[Dod]