PKS Tak Usung Ahok Bukan Karena SARA, Tapi…

TRANSINDONESIA.CO – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyampaikan partainya tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada pemilu kepada daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 bukan karena pertimbangan suku, ras dan agama.

“Kami tidak memaknai pilkada DKI sebagai pertarungan suku, ras dan agama melainkan semangat besar menghadirkan Jakarta yang lebih baik,” kata dia di Padang, Sabtu (13/8/2016).

Ia menyampaikan hal itu usai acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika bersama Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumbar.

Menurut dia, Jakarta berhak mendapatkan gubernur yang lebih baik karena ibu kota Indonesia dan sudah sepatutnya harus lebih baik dari daerah lain.

“Kami berharap pilkada berjalan dengan baik dan untuk kandidat yang diusung PKS saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik,” ujar dia yang pernah menjadi calon gubernur pada pilkada DKI Jakarta 2012.

Ia mengakui, PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri di pilkada DKI jakarta karena keterbatasan kursi di DPRD, sehingga harus berkomunikasi dengan partai lain dalam membangun koalisi untuk menetapkan calon terbaik yang akan diusung.

Ia menyebutkan sejumlah nama yang berpeluang diusung bersama koalisi kekeluargaan antara lain Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Adiyaksa Dault, Ganjar Paranowo, Tri Rismaharini hingga Budi Waseso dan Dedi Mizwar.

Hingga saat ini koalisi kekeluargaan belum sampai pada tingkat memutuskan siapa yang akan diusung, tapi memang Gerindra secara resmi sudah mengusung Sandiaga Uno dan PKS memungkinkan untuk bisa mendukungnya, ujar dia.

Terkait langkah Ahok yang menggugat ketentuan harus cuti ke Mahkamah Konstitusi ia menilai hal itu suatu pertunjukan yang tidak elok karena aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dibuat berdasarkan persetujuan partai yang mendukungnya saat ini.

“Hanura, Nasdem mendukung keharusan cuti saat kampanye pilkada dan itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi, seharusnya Ahok menghormati itu,” ujarnya.

Pada sisi lain Hidayat melihat keinginan Ahok tidak mau cuti menunjukan kegagalan membentuk sistem dalam mengawasi APBD karena sudah ada sekda dan seluruh SKPD.

“Karena Ahok ingin “one man show” ia gagal membuat sistem dan jangan jangan apa yang dikhawatirkan banyak orang benar bahwa Ahok ingin membentuk birokrasi memenangkan dirinya pada pilkada DKI Jakarta ,” katanya.

Sebelumnya pengamat politik Voxpol Center, Pangi Sarwi Chaniago mengingatkan kepada partai politik jangan menganggap enteng Ahok dan tidak salah langkah dalam mengambil sikap politik pada pilkada DKI Jakarta 2017.

Ada dua skenario yang bisa dilakukan jika ingin mengalahkan Ahok pertama menciptakan kekuatan politik bipolar yaitu hanya ada dua pasang kandidat yang bertarung sebab jika lebih dari dua pasang suara menyebar sehingga Ahok akan mudah menang, ujarnya.

Kedua, lanjut dia, membangun aliansi partai dengan melakukan rembuk bersama membentuk koalisi besar sehingga bisa muncul penantang Ahok yang sepadan.[Ant/Nan]