IPNU Banten Minta Pemerintahan Jokowi Melaksanakan UU Pendidikan

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (PW IPNU), Banten, Akbarudin menilai kondisi pendidikan di Provinsi Banten belum maksimal dan merata, hal ini bukan hanya terjadi di kota saja, akan tetapi juga di tingkat kabupaten di Provinsi Banten.

Dalam acara Khataman Qur’an 30 juz dan diskusi pendidikan, yang dilaksanakan di Sekretariat PW IPNU di Jalam Cipocok, Serang, Banten, Akbarudin menegaskan, agar pemerintah, benar-benar menjalankan amanat Undang-Undang No 20/ 2003 tentang Pendidikan.

“Selama ini, amanat undang-undang pendidikan oleh pemerintah belum sepenuhnya di jalankan, oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, jangan sampai seruan wajib belajar bagi anak bangsa hanya menjadi slogan saja” tegas, Akbarudin, dalam acara seminar pendidikan bertajuk “Fenomena Pendidikan dan Sosial”, Senin, (20/6/2016).

Selain itu, Akbar juga menjelaskan, kondisi pendidikan di banten saat ini masih belum maksimal dan merata, padahal amat undang-undang kita menjelaskan pendidikan harus merata dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

“Pemerintah harus betul-betul menerapkan sistem pendidikan secara merata, jangan sampai, slogan wajib belajar bagi anak bangsa hanya jadi slogan kosong” tegas akbar.

Sebagai organisasi pelajar Islam, lanjut, Akbar, kami akan terus memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

“Kami akan terus mengajak para pelajar agar menyeimbangkan pendidikan umum dan pendidikan berbasis keagamaan, agar ruh berbangsa dan bernegara tetap utuh dan terjaga” lanjutnya.

Mereka berharap kegiatan diskusi pendidikan dan khataman 30 Juz dalam menyambut Nuzulul Quran ini, dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk membenahi pendidikan di Banten.

“Kami berharap, digelarnya kegiatan ini, bisa memberikan rekomendasi sekaligus solusi yang kongkret, progres dan visioner, untuk membenahi problematika pendidikan di Banten,” pungkas Akbar.[Dod]