Iuran Naik, Warga Sukabumi Demo BPJS
TRANSINDONESIA.CO – Ratusan warga Kota Sukabumi mendemo Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (28/3/2016).
Mereka menolak rencana kenaikan iuran BPJS yang diterapkan mulai 1 April 2016 mendatang. Massa datang ke Kantor BPJS Sukabumi di Jalan Siliwangi dengan menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat.
Warga yang berdemo berasal dari Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) dan sejumlah anggota DPRD Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
Kenaikan iuran ini akan semakin membebani biaya hidup masyarakat kecil,Pasalnya kata Tatan, selama ini masih banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS.
Selain itu lanjut dia, kepesertaan warga miskin belum tepat sasaran karena masih minimnya pekerja yang menjadi peserta BPJS.
Tatan menerangkan, kenaikan iuran BPJS ini sangat tidak pro rakyat dan kalangan DPRD Kota Sukabumi menolak rencana tersebut.
Sebagai bentuk penolakan anggota DPRD juga ikut serta dalam demo. Mereka antara lain Rojab Asyari, Gagan Rahman, Usep Ubaedilah, Anwar Sitomorang, dan Dede Koswara.
Lebih lanjut Tatan mengatakan, massa juga meminta perwakilan BPJS di Sukabumi menolak rencana kenaikan iuran. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Kepala Cabang BPJS Sukabumi.
Anggota DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari yang berasal dari PDIP menambahkan, kenaikan iuran BPJS akan memberatkan warga tidak mampu.
“Sehingga kami minta rencana tersebut dibatalkan,” cetus dia.
Kepala Cabang BPJS Sukabumi Atmiroseva mengatakan, perwakilan BPJS tidak bisa menandatangani penolakan Pepres Nomor 19 tahun 2016 yang memuat kenaikan iuran BPJS.
“Kami hanya bisa menampung aspirasi warga dari FRMB yang menyatakan tidak setuju,” ujar dia.
Menurut Atmiroseva, bagi warga yang tidak mampu tidak akan terdampak dengan kenaikan iuran karena ditanggung pemerintah baik pusat dan daerah. Saat ini terdata ada sebanyak 13.416 warga miskin yang terdata melalui program Pandu Gempita yang masuk dalam kepesertaan BPJS.[Rol/Sap]