KPK Awasi Anggaran PON Jabar Rp2,1 T

TRANSINDONESIA.CO – KPK akan awasi penggunaan anggaran penyelenggaraan PON ke-19, di Jawa Barat. Pengawasan olahraga nasional itu dilakukan karena uang yang dialokasikan dari APBD cukup besar atau sekitar Rp2 triliun lebih.

“Ya, mungkin bisa jadi perhatian. Bisa (kami awasi red),” ujar Ketua Tim Kordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Nurul Iksan, saat ditemui di Bandung, kemaren.

Nurul menjelaskan, divisinya akan menyampaikan pada pimpinan KPK agar, penggunaan anggaran PON menjadi perhatian agar bisa tepat sasaran. Artinya seluruh anggaran yang dialokasikan, bisa benar-benar untuk kesuksesan bersama.

“Nanti saya jadi masukan ke pimpinan (KPK),” katanya.

KPK sendiri, kata dia, sejauh ini Nurul Iksan belum bisa menyampaikan apakah sudah ada laporan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran PON 2016. “Itu ada direktorat sendiri, saya belum tahu. Mungkin itu bisa ditanya humas,” katanya.

Di hari yang sama, puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta dana penyelenggaraan PON ke-19 di Jabar bisa transparan dan efisien.

Menurut Koordinator Aksi PMII Kabupaten Bandung, Grace Martian Hakim, anggaran untuk penyelanggaraan PON 2016 ini mencapai Rp2,1 triliun yang berasal dari APBD Jabar.

“Belum lagi nanti ada kucuran dari APBN, sponsor, dan lainnya. Tentu akan ada nominal besar,” katanya.

Grace mengatakan, dana sosialisasi PON yang menelan biaya sampai Rp22 miliar pada APBD 2015 belum bisa menyentuh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang tidak tahu, kapan PON di Jabar diselenggarakan.

“Sosialisasi PON ini tidak menyeluruh,” katanya. Ada pun untuk 2016 biaya sosialisasi mencapai Rp60 miliar.[Ant/Din]