Raport Sang Pemimpin

TRANSINDONESIA.CO – Siapa yang berani menilai pemimpin dalam birokrasi yang patrimonial? Tentu tidak ada. Jangankan menilai, ngrasani saja akan berdampak luas bahkan dapat dimatikan hidup dan kehidupanya.

Dalam birokrasi yang patrimonial para pemimpin bagai ndoro priyayi yang otoriter apapaun pendapat dan kebijakanya selalu dianggap paling baik dan benar. Ndoro cant do no wrong. Apapun keputusanya bagai sabdo pandito ratu.

Para pemimpin otoriter ini akan memanfaatkan kesempatan mengeksploitasi berbagai sumber daya dengan kewenangan dan kekuasaan unutk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Kesempatan tidak datang dua kali, itulah semboyannya. Jangan heran jilka banyak yang aji mumpung dan membuat sengsara banyak orang.

Betapa pemimpin akan sangat berkuasa. Kalaupun salah, anak buah dijadikan tumbal dan dibenturkan sebagai pesakitnya.

Sedangkan dirinya aman, bebas dari tuntutan dan yang terberat adalah dicopot dari jabatannya. Mungkin bagi kaum feodal pencopotan jabatan adalah hukuman yang terberat.

Mengapa demikian? Karena menjadi pejabat itu bagaikan dewa dan saat tidak menjabat bisa seperti orang gila. Mungkin itulah yang menjadi momok bagi para pemimpin. Kapan saja diangkat dan kapan saja dicopot tanpa standar yang jelas.

Raport bagi sang pemimpin sebenarnya merupakan perlindungan dan bentuk pertanggungjwaban. Perlindungan bagi dirinya tatkala didiskriminasi atau tidak disukai kaum mapan dan nyaman karena kebaikan dan usaha memperbaiki serta membangun untuk kemajuan.

Sebagai bentuk pertanggungjwaban dengan menunjukan prestasi dibidang administrasi, operasional maupun capacity (terobosan kreatif).

Raport sang pemimpin akan menjadi kekuatan membangun birokrasi yang rasional dan mengingatkan pabrik-pabrik pemimpin untuk menyiapkan dan mencetak pemimpin-pemimpin yang berintegritas, memiliki kompetensi dan keunggulan. Pemimpin yang waras dan mumpuni akan layak menjadi ikon bagi kewarasan dan professional birokrasi.[CDL-29022016]

Penulis: Chryshnanda Dwilaksana