Tujuh Guberur yang Dilantik Harus Mampu Penuhi Hak Dasar Rakyat

TRANSINDONESIA.CO – Tujuh gubernur dan wakilnya yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, pada Jumat (12/2/2016), diminta mampu meningkatkan kesejahteraan di daerahnya, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

“Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat harus dipenuhi, terutama kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan lapangan kerja,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, dalam pernyataan persnya di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).

Riza juga berharap kepala daerah itu mampu menggerakkan sektor ekonomi daerahnya masing-masing.

“Potensi daerah harus lebih diberdayakan, di era otonomi daerah ini pemerintah telah membuka seluasnya bagi daerah untuk mengembangkan potensinya demi kesejahteraan,” katanya.

Prosesi pelantikan tujuh gubernur di Istana Negara, Jumat (12/2/2016).[Ist]
Prosesi pelantikan tujuh gubernur di Istana Negara, Jumat (12/2/2016).[Ist]
Dimana sebelumnya, ketujuh pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang dilantik adalah Irwan Prayitno-Nasrul Abit (Sumatera Barat), Muhammad Sani-Nurdin Basirun (Kepulauan Riau), Zumi Zola-Fachrori Umar (Jambi), Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Bengkulu), Sahbirin Noor-Rusdi Resnawan (Kalimantan Selatan), Irianto Basire-Udin Hianggio (Kalimantan Utara) dan Olly Dondokambey-Steven Octavianus Kandou (Sulawesi Utara).

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menambahkan, perlunya memperhatikan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Selama ini, tambah Riza, pelayanan publik di pemerintahan daerah termasuk yang terburuk.

“Pelayanan publik masih menjadi problem terbesar di daerah. Padahal pelayanan publik merupakan wujud konkret kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” katanya.

Untuk memperbaiki pelayanan publik, menurut Riza, kepala daerah harus mampu memimpin reformasi birokrasi agar memiliki kultur melayani, bukan minta dilayani.

“Reformasi kultur birokrasi ini harus terus dilakukan, karena birokrasi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik,” katanya.[Ant/Met]

Share
Leave a comment