TRANSINDONESIA.CO – Banyak kegiatan yang dijadikan proyek mengada-ada, yang tiada manfaatnya namun dibenarkan untuk menyerap dan menggunakan anggaran dari uang rakyat.
Semestinya tidak ada temuan proyek mangkrak, atau masalah dalam pengimplementasian atas proyek dalam kegiatan.
Namun ada kalanya proyek-proyek ini menjadi rebutan kekuasaan dan penguasaan sumber daya dengan mengatasnamakan kepentingan. Rakyat yang semestinya mendapatkan jadi diabaikan.
Tukar menukar jabatan dan balas budi atas pemberian jabatan menjadi model penguasaan sumber daya dan perebutan-perebutannya.
Kita sering mendengar ada masalah dalam proyek a, b , c…. ini semua diakibatkan sejak awalnya memang sudah niat untuk dijarah. Dan sejak awal semua kepentingan dan semua tangan yang berkuasa dan mempunyai kuasa diciprati agar kebagian.
Memang aneh kedengarannya, pejabat kok kecipratan dan mendapat jatah, seperti preman saja dapat japrem (jatah preman).
Memang aneh kalau dinalar dengan logika maupun akal sehat tetapai faktanya demikian mereka bukan saja diciprati atau kecipratan malah ingin motong sendiri.
Aneh bin ajaib bisa mendapat proyek tanpa backing, tanpa mau membagi jatah preman, tanpa membayar uang pelicin.
Maka sering kita melihat proyek-proyek aneh dan ajaib dalam implementasinya gak nyambung kalaupun dilaksanakan sudah usang dan menghambur-hamburkan uang negara saja.
Prinsipnya aman, semua kebagian anggaran terserap, karen yang diaudit masih sebatas penggunaan keuanganya saja belum pada tataran manfaat dan dampaknya.(CDL-Jkt02115)
Penulis: Chryshnanda Dwilaksana
