Ribut Soal Sampah: Ngancam Bawa Tentara, Giliran Kapolda Metro “Diseret” Ahok

TRANSINDONESIA.CO – Setelah membaa-bawa nama Korps TNI, kini Ahok, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama ‘seret’ Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian untuk menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

“Beliau sudah berbicara dengan saya.” Aku Tito yang mulai ‘tereset’ dalam keributan DPRD Kota Bekasi dengan Ahok terkait soal sampah, di Polda Metro Jaya, kemaren.

Mungkin Tito mulai menyadari, hingga Tito meminta Ahok untuk memberikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal tersebut. Termasuk audit BPK tentang kemungkinan adanya penyimpangan penyalahgunaan anggaran.

Jumlah anggaran untuk tempat pengelolaan sampah terpadu di Bantargebang mencapai Rp400 miliar.

Kepada Tito, Ahok menjelaskan ada penyalahgunaan anggaran yang mengarah ke penyimpangan.

Audit BPK tersebut adalah barang bukti penting untuk mengusut kasus tersebut. “Bila ada itu, bisa ketahuan dimana letak penyimpangannya.” tutur Tito.

Selain ke Polda, Ahok berjanji akan mengirim surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami sudah minta Sekda mengirim surat ke PPATK untuk tahu aliran dana dari PT Godang Tua Jaya,” katanya di Balai Kota.

DPRD Bekasi sebelumnya menyebut pemerintah Jakarta menyalahi perjanjian kerja sama dengan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Jenis truk, rute, dan waktu pengiriman sampah dari Jakarta dianggap tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, jumlah sampah yang dikirim melebihi ketentuan.

Lagak dan gaya Ahok, spontan berang dengan rencana panggilan DPRD Bekasi kepada dirinya.

Menurutnya, protes DPRD Bekasi lebih tepat dikeluhkan ke PT Godang Tua Jaya yang menjadi pengelola sampah DKI Jakarta di Bantargebang.

Ahok mencurigai adanya kecurangan dalam hal tersebut, dan karenanya meminta pemeriksaan lebih lanjut.

Perseteruan ini berawal saat Ahok dituding melanggar perjanjian karena truk pengangkut sampah ke Bantar Gebang, Bekasi beroperasi tidak pada jam yang ditentukan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi berniat meminta penjelasan Ahok.

Ahok merasa tidak perlu ada yang dijelaskan kepada dewan. Bila ada yang melanggar, pemkot bisa menindak truk itu. Ahok bahkan menantang untuk menutup Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Tak hanya itu, Ahok mengancam membawa tentara untuk mengangkut sampah ke Bekasi.

“Kalau mau main sok-sokan begitu anggota DPRD kamu tutup aja (Bantargebang), kamu tutup saja supaya seluruh Jakarta penuh sampah ini jadi bencana nasional, terus kirim tentara buat nganter sampah ke Bekasi,” ungkap Ahok beberapa waktu lalu.(Idham/Nic)