TRANSINDONESIA.CO – Peneliti di Center for Strategis and Internasional Studies (CSIS) merilis hasil survei mereka terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), selama setahun.
Dalam survei setahun Jokowi-JK itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mendapat poin tertinggi dari masyarakat ketimbang Menteri Koordinator lainnya.
“Menko Bidang Kemaritiman mendapatkan kepuasan sebesar 61,3 persen dari masyarakat,” kata Peneliti CSIS, Arya Fernandes, di Hotel Century, Jakarta, kemaren.
Angka kepuasan publik terhadap Rizal Ramli lebih tinggi ketimbang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
“Menko Perekonomian hanya 26,6 persen mengatakan puas, sebanyak 71,0 persen tidak puas dan 2,4 menyatakan tidak tahu” kata Arya.
Adapun Rizal Ramli, tingkat kepuasan tertinggi dengan 61,3 persen, tidak puas 32 persen, dan tidak tahu 6,5 persen.
Menurut Arya, kinerja Menko Rizal sangat terbantu karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Adapun Rizal yang mengkritisi kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kepuasan publik terhadap Menko Maritim.
Menurut Ketua Departemen Politik dan Hubungan International Lembaga Survei CSIS, Philips Jusario Vermonte tingkat kepuasan publik terhadap Menko Perekonomian rendah karena masyarakat menilai kinerja berdasarkan dampak signifikan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat merasakan dampak langsung dimana harga kebutuhan masih tinggi, sehingga kinerja yang dilakukan belum menyentuh mereka secara langsung,” kata Philips.
Yang menarik, di bawah Rizal Ramli, yang mendapatkan nilai bagus Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.
Puan mengalahkan Luhut Binsar dan Darmin, dengan tingkat kepuasan publik 50 persen, tidak puas 45,5 persen dan tidak tahu 4,5 persen.
Menurut Philips, hal itu karena beban Menteri bisa dibagi kepada menteri-menteri dibawahnya sehingga beban kerjanya menjadi lebih ringan.
Dari survei yang dilakukan, CSIS mengambil populasi seluruh warga Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilu atau telah berusia 17 tahun ke atas, dengan sample diambil secara acak sebanyak 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia, dimana pengumpulan data dilakukan dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.(Tmp/Dod)