Polisi Selidiki Kebakaran Lahan Milik Ketua DPRD dan Bupati Pelalawan

TRANSINDONESIA.CO – Polres Pelalawan Riau masih menyelidiki dalang peristiwa pembakaran di lahan semak belukar milik ketua DPRD Pelalawan Nazaruddin,SH.MH seluas 15 hektare.

Selain lahan milik Nazaruddin yang terbakar itu mengakibatkan lahan masyarakat disekitarnya ikut hangus.

“Iya benar, kasus itu masih kita selidiki, tapi kita belum tahu siapa pelaku yang membakar di lahan itu,” kata Kapolres Pelalawan, AKBP Ade Johan Sinaga Sik.

Menurut Ade, dalam proses penyelidikan polisi telah memintai sejumlah keterangan dari warga setempat terkait kebakaran yang turut menghanguskan lahan perkebunan sawit milik warga.

“Kita memang telah mendengar bahwa lahan itu milik Ketua DPRD Pelalawan. Dan itu yang sedang kita tindaklanjuti dulu,” katanya.

Dikatakannya, selain lahan yang diduga milik Nazaruddin itu, pihaknya juga tengah melakukan penyidikan terhadap 3 perusahaan yang terjadi kebakaran dilahannya.

“Dari masyarakat, kita sudah tetapkan 7 orang tersangka, kalau perusahaan ada 3 koorporasi yang sudah masuk ke penyidikan,” katanya.

Ketiga perusahaan yang sedang disidik itu merupakan areal perkebunan kelapa sawit dan diduga, perusahaan sengaja membakar dan membiarkan terjadinya kebakaran.

“Dugaannya begitu, kita juga menduga ada kelalaian dari perusahaan dalam menjaga lahannya. Ada ratusan hektar lahan perusahaan yang terbakar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger membenarkan adanya kebakaran lahan milik Ketua DPRD Pelalawan Nazaruddin.

Edward mengaku telah melakukan pemadaman di lahan itu.

“Ya, saya mendapat informasi dari anggota Satgas Siaga Darurat Kebakaran Riau bahwa ada kebakaran di titik koordinat yang setelah ditelisik keluar nama pemiliknya itu Ketua DPRD Nazarudin,” kata Edward.

Dari informasi yang masuk di Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, kebakaran lahan milik Nazarudin berada pada titik koordinat S00 03 58.42″ E102 23 30.35″.

Menurut Edward, pihaknya menyerahkan tentang verifikasi informasi itu ke instansi terkait, yakni Dinas Perkebunan Provinsi Riau maupun Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan. Ia mengaku hanya sebagai koordinator pelaksana proses pemadaman kebakaran.

“Tugas kita jadi pemadam kebakaran hutan dan lahan, ada instansi penegakkan hukum (polisi) yang akan menindaklanjutinya,” katanya.

Diakuinya, selama kebakaran terjadi di Riau tidak semua pemilik lahan maupun perusahaan pemegang izin konsesi mau bertanggung jawab untuk memadamkan kebakaran secara swadaya.

“Karena pertimbangannya kalau didiamkan kebakaran akan makin meluas, akhirnya satgas tetap memadamkan tanpa memandang apakah itu lahan milik pejabat maupun milik perusahaan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut lanjut Edward, Komandan Satgas yang juga Komandan Korem 031/WB Brigjen Inf. Nurendi meminta agar setiap lahan yang terbakar namun tidak ada tanggung jawab dari pemiliknya harus diberi garis polisi dan agar ditindaklanjuti proses hukumnya.

“Lahan yang terbakar juga diusulkan agar dilarang untuk ditanami selama dua sampai tiga tahun karena bisa saja modus ketika sudah padam baru pemiliknya keluar untuk mengolah lahan,” ucapnya.

Selain itu, diperoleh keterangan pada Minggu (27/9/2015) bahwa selain lahan milik ketua DPRD itu, juga lahan kebun milik KUD Bina Jaya Langgam, milik HM. Harris yang merupakan Bupati Pelalawan, dan PT. Parawira Aditama yang bersempadan dengan PT.LIH, di desa Gondai Pelalawan Riau.(Sbr)