Demokrat: Jokowi Harus Jujur Pencopotan Budi Waseso

TRANSINDONESIA.CO – Partai Demokrat menggulirkan usulan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan haknya, yaitu hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait dicopotnya Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso.

Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya melihat rotasi Komjen Pol Budi Waseso menjadi Kepala BNN, bukan rotasi biasa. Sebab, baik Polri maupun TNI punya aturan dalam proses pergantiannya.

“Amat tepat jika DPR meminta penjelasan Presiden maupun dari Kapolri. Penjelasan yang jujur dan benar akan membuat polemik tentang Kabareskrim bisa diakhiri. Mengingat masih banyak permasalahan bangsa yang harus diatasi,” kata Syarief dalam keterangan persnya di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Syarief mengatakan, partai sudah meminta kepada Komisi III yang membidangi masalah hukum, untuk mencecar Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, kenapa Budi Waseso dicopot.

“Dan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada Presiden sesuai dengan hal-hal bertanya yang dimiliki anggota dewan,” kata Syarief.

Pencopotan Budi Waseso, begitu dia biasa disapa, disebut-sebut memang terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino pada Jumat 28 Agustus 2015.

Usai penggeledahan itu, RJ Lino murka. Dia bahkan mengancam akan mundur dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo tidak turun tangan menyelesaikan cara-cara seperti yang dilakukan Bareskrim.(Vvn/Met)