Hak Imunitas Buka Celah KPK Berbuat Semena-mena

TRANSINDONESIA.CO – Pro kontra penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hak imunitas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus begulir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak sembarangan memberikan hak imunitas kepada para Pimpinan KPK.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan akan terjadi kesalahan terbesar bagi Presiden Jokowi, jika menerbitkan Perppu kekebalan hukum kepada para pemimpin lembaga antirasuah tersebut.

“Bagi saya membahayakan, jadi biarkan saja seperti sekarang. Karena pemberian hak imunitas, sama saja membuka celah dari bertindak semena-mena,” ujar Margarito, Senin (26/1/2015).

Margarito menambahkan, kesemena-menaan KPK sudah terlihat ketika mangkir dalam panggilan rapat oleh Komisi III DPR dan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century.

“Ini saja sudah enggak mau datang, kalau diberi hak imunitas malah makin enggak mau datang, karena hak panggil paksa akan otomatis hilang,” tegasnya.

Oleh karenanya, Margarito menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu tersebut lantaran dianggap tidak terlalu genting. Dia juga berpesan agar Presiden tak perlu merasa takut akan desakan banyak pihak mengenai penerbitan Perppu tersebut.

“Presiden harus tegas dan tiak perlu takut akan desakan-desakan, kalau tidak akan malah rugi,” tuturnya.(okz/dod)