IPW Minta Presiden Percepat Pergantian Kapolri
TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo akan mempercepat pergantian Kapolri Jenderal Pol Sutarman karena seiring terjadinya konflik demi konflik di daerah, terakhir terjadi di Papua yang menewaskan empat orang.
“Presiden akan mempercepat pergantian Kapolri karena seringnya terjadi konflik didaerah, diperkirakan pertengahan Januari 2015, Polri sudah punya pemimpin baru,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Menurut Neta, IPW yang mendapat informasi bahwa nama-nama calon Kapolri pengganti Sutarman kini sedang dalam proses, dan begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon Kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan.
Sebelumnya ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri, yakni Komjen Pol Badroeddin Haiti, Komjen Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Safruddin, Irjen Pol Pudji Hartanto, dan Irjen Pol Unggung Cahyono.
“Dari kelima nama itu, presiden disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III. Nama yang dipilih itu adalah perwira berpangkat Komjen senior. Tapi bukan dari Akpol 81 ataupun Akpol 82,” kata Neta.
Pertimbangannya lanjut Neta, Akpol 81 sudah menjadi Kapolri (Jenderal Pol Sutarman) dan Akpol 82 sudah menjadi Wakapolri (Komjen Pol Badroeddin Haiti), sehingga yang dipilih dan akan diserahkan ke Komisi III adalah perwira Akpol 83.
“Percepatan pergantian Kapolri ini disebut-sebut akibat banyaknya konflik sosial di berbagai daerah, yang tak kunjung tertanggulangi. Sehingga hal ini membuat investor takut untuk masuk ke Indonesia. Para investor merasa tidak ada jaminan keamanan dari Polri,” terang Neta.
Dengan adanya Kapolri baru nanti IPW berharap Polri bisa segera mengendalikan situasi kamtibmas agar terjaga dengan maksimal. Sehingga konsep Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, dan kerja bisa berjalan maksimal tanpa adanya gangguan ataupun ancaman keamanan, seperti kerusuhan, konflik sosial ataupun bentrokan TNI-Polri.
“Selain itu Kapolri baru diharapkan mampu menjalankan konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi sehingga terjadi perubahan yang signifikan di kepolisian,” tuturnya.(dam)