TRANSINDONESIA.CO – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) kemarin dimaksudkan untuk mengembalikan demokrasi yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Namun juga perlu ada sejumlah perbaikan dalam pilkada langsung untuk sekaligus mereformasi sistem.
“Saya sangat yakin terhadap pemilihan langsung karena itu menciptakan hubungan langsung antara pemilih dan wakil-wakil mereka. Setelah Anda memberi orang hak untuk memilih wakil mereka, Anda tidak bisa mengambilnya kembali dari mereka,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pidatonya saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) VII di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Jumat (10/10/2014).
Dalam resfleksi pribadinya, Presiden SBY menyadari dalam praktik pilkada langsung masih terdapat banyak pelanggaran dan manipulasi. Misalnya, banyak calon yang tidak memenuhi syarat dan meragukan, namun karena proses pemilihan begitu mudah, dengan ruang sistem yang tersedia, sang calon bisa lolos.
Namun, SBY melanjutkan, jawaban untuk masalah ini bukan dengan mencabut pemilihan langsung itu sendiri, tetapi dengan reformasi sistem. “Sebuah sistem di mana para pemilih yang telah mendapatkan informasi tentang calon pemimpin yang lebih baik, dan perlindungan yang lebih kuat dapat membantu meminimalisir manipulasi pemilu,” Presiden menjelaskan.
Oleh karenanya, pada 2 Oktober kemarin, SBY mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. Tapi, Perppu tersebut disertai dengan 10 langkah-langkah tambahan untuk menjaga penyalahgunaan, seperti politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, dan langkah-langkah lain.
“Saya telah mengajukan peraturan ini untuk disetujui oleh DPR, dan saya sangat berharap bahwa pada akhirnya mereka akan mendukung itu,” SBY menambahkan.
Dalam kesempatan ini, SBY mengingatkan bahwa reformasi yang diLakukan pemerintahannya adalah bertujuan menjadikan demokrasi Indonesia sebagai abdi bagi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan beberapa elit. “Saat sistem politik menjadi elitis, maka semua jaring antara pembangunan politik, kemajuan sosial ekonomi, dan partisipasi publik akan hancur,” Presiden menegaskan.
Presiden SBY percaya pada demokrasi yang telah dibangun Indonesia sejak reformasi lalu. Sudah banyak capaian Indonesia dalam transisi demokrasi ini, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan.
“Sesekali, demokrasi kita berisik (noisy). Kebebasan kita muncul berlebihan. Kampanye politik selama pemilu sering dirusak dengan kampanye hitam dan penyimpangan lainnya. Namun demikian, saya yakin bahwa semua tantangan ini bisa diperbaiki,” Kepala Negara menandaskan.(pri/oki)
