Dukung Pilkada Langsung, SBY Tak Berkoalisi Dengan Jokowi-JK

Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung.(ist)
Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung.(ist)

TRANSINDONESIA.CO –  Perubahan sikap Partai Demokrat terkait RUU Pilkada dianggap tak berkorelasi langsung dengan dukungan terhadap koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kalau pun ada, hal itu baru terlihat setelah Jokowi mengumumkan jajaran kabinetnya.

“Tak ada kaitan langsung yang kelihatan dari luar. Kita tak tahu secara infra,” ujar anggota Komite I DPD, Paulus Yohanes Sumino, Senin (22/9/2014).

Menurutnya, perubahan Demokrat terkait RUU Pilkada bisa terjadi lebih karena adanya tuntutan kepada ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Khususnya, agar ia konsisten mengawal demokrasi. Selain itu, juga agar pelaksanaan demokrasi tidak mengalami kemunduran.

Trans Global

MU Kembali Telan Kekalahan di Old Trafford

Harga Minyak Kembali Turun

Ini 17 Korupsi yang Diungkap Bareskrim Polri (5)

Karenanya, RUU Pilkada menjadi ujian untuk komitmen dan soliditas SBY di Koalisi Merah Putih. “SBY diuji komitmennya pada perwujudan demokrasi pemilihan langsung oleh rakyat,” tuturnya.

Di satu sisi, kata dia, SBY dituntut untuk meneruskan demokrasi yang telah berjalan. Di sisi lain, Demokrat membutuhkan eksistensi akan jati diri untuk tumbuh sebagai partai penyeimbang pada pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi saat ini, tambah dia, UU Pilkada telah menjadi ajang unjuk gigi Koalisi Merah Putih di parlemen.(rol/fer)

Share