Kantor DPRD Kabupaten Langat.(ist)
TRANSINDONESIA.CO – Biaya kunjungan kerja (Kunker) 49 anggota dan 12 staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ke Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, menghabiskan anggaran sebesar Rp759 juta.
“Mereka sudah menerima dana kunjungan kerja itu,” kata Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Media Ika Darwati, di Stabat, Kamis (7/8/2014).
Media Ika Darwati menjelaskan bahwa seharusnya yang berangkat kerja ke empat provinsi itu sebanyak 50 orang, namun ada yang batal berangkat dari Komisi Tiga.
“Jadi anggota dewan dan pimpinan dewan semuanya berangkat jumlahnya 49 orang,” katanya, sambil menambahkan selain itu mereka juga didampingi 12 staf sekretariat selama melakukan kunjungan kerja.
Pada awalnya anggaran kunjungan kerja itu sebesar Rp773 juta, karena ada yang tidak ikut (batal berangkat) maka yang dikeluarkan Rp 759 juta, katanya.
Secara terpisah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Haji Salman yang dihubungi secara terpisah membenarkan kunjungan kerja anggora DPRD Langkat itu, sehingga kantor dewan sekarang ini kosong.
“Benar anggota DPRD Langkat semuanya berkunjung ke luar daerah,” katanya.
Kunjungan tersebut sudah dijadwalkan pada persidangan Badan Musyawarah, sehingga harus dilakukan. Selain itu, dalam waktu dekat mereka akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, instansi pemerintah di Jakarta dan kota lainnya.
Sekretaris Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Lantera Institute Kabupaten Langkat Heri Widiyanto, sangat menyesalkan banyaknya kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota dewan ini.
“Masa mereka akan berakhir Oktober ini, kenapa anggota dewan masih terus melakukan kunjungan kerja, sementara tugas pembahasan P-APBD dan R-APBD harus secepatnya dilakukan,” katanya.
Jangan karena mau berakhir masa priode mereka, para angota DPRD Langkat itu semuanya membuat program kunjungan kerja, yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan anggaran yang ada, sementara hasilnya tidak pernah dirasakan rakyat.
“Kami minta anggota DPRD Langkat mempertanggung jawabkan hasil kunjungannya dalam bentuk tertulis,” katanya..
Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, segera mengusut banyaknya perjalanan dinas DPRD Langkat selama Agustus hingga September mendatang.(ant/don)
