Plt Gubuernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perlihatkan kartu identitas multifungsi untuk pegawai DKI.
TRANSINDONESIA.CO – Guna memudahkan pemantauan transaksi para pegawai dan efisiensinya, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem ATM (anjungan tunai mandiri) dan e-money pada kartu identitas kepegawaian para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI.
“Saya ingin semua kita berlakukan non-cash transaction. Ini untuk nametag sekalian rekening bank. Daripada BKD keluarkan duit untuk buat kartu identitas saja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Selasa (8/7/2014).
Ia mengatakan, dengan diberlakukannya hal seperti itu, maka para PNS juga bisa terkontrol ketika mereka mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Makin lama kita akan semakin ketat,” ujarnya.
Pengerjaan sistem tersebut, kata Basuki, akan dikerjakan oleh Bank DKI. Ia meminta Bank DKI untuk mengerjakan. Selain untuk mendorong Bank DKI menjadi bank daerah yang kompeten juga karena sistem diperbankan merupakan sistem yang rapi.
“Ini Jak Card. Bisa digunakan untuk apa saja. Ini sudah sambung dengan semuanya. Fungsinya untuk ATM, semua yang belanja pakai tap bisa. Kami minta Bank DKI yang kerjakan,” ujarnya.
Namun di tahap awal, kartu identitas pegawai multifungsi tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada para pegawai DKI yang baru diterima, sebanyak 1.569 kemarin.
Saat ini prosesnya pun sedang dicetak dan untuk pegawai lama juga akan diterapkan hal yang sama tetapi dilakukan secara bertahap.
“Kita ingin dorong para pegawai pakai ini. Ini untuk PKL juga karena data bank paling rapi,” pungkasnya.(sp/met)