Anggota TNI – Polri yang tidak netral dalam Pilpres akan dikenakan sanksi.(dok)
TRANSINDONESIA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mewanti-wanti agar TNI dan Polri menjaga bersikap netral dalam Pilpres. Bagi mereka yang kedapatan berpihak, akan ada sanksi tegas dari institusi masing-masing.
“Aparat TNI dan Polri selama proses kampanye akan dan harus bersifat netral. Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang akan mendapat sanksi dari institusi masing-masing,” ujar Djoko kepada pers di kantor Polhukam, Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Sedang bagi PNS, terang Djoko, mereka dilarang ikut berkampanye. Namun dipersilakan menggunakan hak pilihnya pada 9 Juli mendatang. “PNS saat kampanye harus netral. Akan tetapi saat hari pencobolosan baru menggunakan hak pilihnya,” tambahnya.
Hari ini, Djoko menggelar rapat pengamanan Pilpres. Hadir antara lain dalam rapat itu Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala BIN Marciano Norman.(pi/met)