Oegroseno: Purnawirawan Tak Ksatria Jika Saling Hujat

Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno.(ist)

TRANSINDONESIA.CO – Mantan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno mengharapkan, perwira tinggi purnawirawan TNI maupun Polri seterusnya lebih mengedepankan jiwa korsa. Jangan karena kepentingan Pemilu kemudian membuat mantan perwira tinggi tersebut saling menghujat apalagi mengungkit masa lalu yang belum tentu teruji kebenarannya. Mereka harus mengedepankan keamanan.

“Saling menjatuhkan oleh mantan perwira tinggi merupakan bagian dari persoalan bangsa. Persoalan ini dikhawatirkan bisa berdampak ke masyarakat itu. Jangan langsung memvonis seorang calon pemimpin itu bersalah, apalagi melanggar hak asasi manusia (HAM). Apalagi persoalan masa lalu itu diungkit karena kepentingan Pemilu Presiden,” ujar Oegroseno seperti dikutip dari SP, Kamis (12/6/2014) malam.

Mantan Kapolda Sumut ini menambahkan, tidak seharusnya mantan perwira tinggi baik dari TNI maupun Polri, saling menghujat dan mengungkit masa lalu seorang calon dalam pertarungan politik menjelang Pemilu Presiden tersebut.

Saling serang yang muncul di permukaan itu justru menjadi tontonan buruk di masyarakat. Apalagi, mantan perwira tinggi setelah pensiun tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa, dan tidak solid seperti saat berdinas.

“Seharusnya, jiwa korsa itu harus tetap terjaga meski sudah pensiun dari institusi. Yang junior menghormati seniornya. Tidak baik memvonis senior bersalah, apalagi mengungkit masa lalu karena kepentingan politik,” tutur Oegroseno.

“Harus diketahui, hanya hakim yang berhak memutuskan seorang capres itu bersalah atau tidak. Semua itu pun harus melalui mekanisme, bukan dihukum dengan opini. Biarkan dulu proses demokrasi berjalan, dan jika tidak puas kemudian bisa menuntut masa lalu seorang capres melalui Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Menurutnya, pertarungan politik yang membuat purnawiran tinggi Polri dan TNI, yang menghujat pasangan calon presiden, dan setelah menjadi masyarakat sipil kemudian tidak menghormati senior, harus menjadi perhatian. Seharusnya, setelah purnawirawan, mantan perwira tinggi tetap mengutamakan kepentingan bangsa, dan tetap mendukung pilihan rakyat saat pemilu mendatang.

“Agenda ketatanegaraan ini harus menjadi tujuan utama. Polri dan TNI bertugas menjaga situasi kamtibmas, dan purnawirawan pun tidak boleh lepas tangan. Jangan karena sudah pensiun kemudian menebar opini miring, yang seolah-olah menjadi opini sebagai panglima,” katanya lagi.

“Padahal, hukumlah yang tetap menjadi panglima. Artinya, selama proses demokrasi ini masih berjalan, sebaiknya purnawirawan TNI dan Polri jangan saling menghujat,” jelasnya.

Untuk menghindari pertarungan politik antar mantan perwira tinggi, dan demi menghindari perpecahan tersebut, Oegroseno mengusulkan, pendidikan untuk akademi kepolisian dan akademi militer, dikembalikan seperti dulunya. Sehingga, kedua institusi ini saling menghargai dan menghormati. Kedua institusi memiliki semangat dan jiwa korsa yang sama yakni, demi masa depan bangsa.

“Organisasi purnawirawan TNI/Polri pun sebaiknya disatukan ke dalam organisasi Pepabri. Untuk sikap politik diserahkan ke setiap orangnya, dan bebas memilih calon pemimpin bangsa. Persoalan yang muncul sekarang ini, kepentingan pribadi dikemas sedemikian rapi, kemudian membuat opini miring di masyarakat, menjatuhkan lawan politik dari capres yang dibelanya,” sebutnya.(sp/dhon)