Pemukiman transmigran.(ilustrasi)
TRANSINDONESIA.CO – Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Djamaluddien Malik MM mengungkapkan, hingga Juni 2014, tercatat 41 badan usaha melakukan kerja sama kemitraan dengan para transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Kerja sama tersebut, dengan pola inti-plasma, melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT), dengan rencana investasi mencapai Rp 13 triliun. Selain itu, terdapat 61 badan usaha yang sedang dalam proses permohonan memperoleh IPT tersebar di seluruh kawasan transmigrasi.
“Adanya kerja sama ekonomi strategis tersebut, sangat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar kawasan transmigrasi,” kata Djamaluddien pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi di Kawasan Transmigrasi, kemaren di Yogyakarta.
Rapat koordinasi tersebut, dihadiri para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, para kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang terdapat investor di wilayahnya, serta para pimpinan badan usaha yang bekerja sama dengan transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi.
Djamaluddien mengatakan, besarnya minat kerja sama ekonomi dan investasi di lokasi transmigrasi, menunjukkan bahwa program transmigrasi memang merupakan bidang pembangunan yang strategis dan dinamis dalam menciptakan peluang investasi, sehingga sangat diminati oleh para pelaku usaha.
Hal ini juga membuktikan bahwa program transmigrasi di Indonesia telah mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan permukiman transmigrasi, sebagai bukti nyata dari kontribusi positif tersebut .
Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan baru, lanjutnya, merupakan bagian dari simpul-simpul yang membentuk interconnectivity wilayah NKRI, berupa infrastruktur penghubung antar kawasan/wilayah.
“Terbentuknya simpul-simpul tersebut, tidak lepas dari peran serta badan usaha yang telah berinvestasi di kawasan transmigrasi. Para pengusaha yang aktif dan mendorong kemitraan usaha dengan para transmigran telah terlihat nyata meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya terwujudlah kawasan transmigrasi yang berkembang dan transmigran yang sejahtera dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Djamaluddien mengungkapkan, kinerja badan-badan usaha tersebut juga terus menunjukan peningkatan menggembirakan. Tahun 2012, misalnya, baru 7 badan usaha yang mempunyai kinerja cukup sampai baik, namun tahun 2013 bertambah menjadi 17 perusahaan.
Demikian pula, tahun 2012, terdapat 27 badan usaha yang mempunyai kinerja buruk, namun tahun 2013 menurun menjadi 23 perusahaan.
“Tahun 2014 diharapkan kinerja ini dapat lebih baik lagi sehingga keuntungan perusahaan meningkat dan transmigran serta masyarakat sekitar lebih sejahtera,” ujarnya.
Untuk pengembangan program pembangunan transmigrasi ke depan, kata Djamaluddien, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan.
Pertama, peningkatan peran serta pengusaha dan masyarakat luas yang akan mengembangkan usaha bersama para transmigran serta masyarakat sekitar di kawasan transmigrasi. Kedua, kemitraan usaha untuk dikembangkan lebih terintegrasi secara vertikal (hulu-hilir) dan secara horizontal (diverifikasi produk unggulan) sehingga nilai tambah komoditas unggulan seoptimal mungkin terjadi di kawasan transmigrasi.
“Peran badan usaha sebagai investor di kawasan transmigrasi diperlukan karena memiliki modal, teknologi, manajemen dan pemasaran yang apabila dipadukan dengan lahan, tenaga kerja dan fasilitas yang ada di kawasan transmigrasi akan menimbulkan sinergi yang mampu mempercepat perkembangan kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Sejalan dengan keberhasilan itu, terdapat sejumlah masalah pada pelaksanaan kerja sama investasi di kawasan transmigrasi. Permasalahan umumnya terkait pertanahan dan pembangunan perkebunan.
Namun kendala-kendala tersebut, kata Djamaluddien, justru menjadi tantangan untuk bisa lebih maju dalam pembangunan transmigrasi.
Karena itu, melalui Rapat koordinasi ini, diharapkan dapat memotret dan menginventarisasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kerja sama kemitraan yang dihadapi di lapangan dan bersama-sama kita merumuskan serta mencari solusi terbaik untuk menuntaskannya,” ujar Djamaluddien.(sp/ats)
