Pasangan capres dan cawapres.(ist)
TRANSINDONESIA.CO – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Indonesia Budget Center (IBC), serta Indonesia Parliementary Center (IPC), mencatat sebanyak 26 kepala daerah, mulai dari tingkat wali kota, bupati hingga gubernur, tercatat menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2014.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan keterlibatan kepala daerah dalam proses politik pemilu presiden (pilpres) perlu mendapatkan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dicurigai dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk memobilisasi perangkat kerja daerah.
“Kami minta kepala daerah tak gunakan fasilitas negara, anggaran dan struktur birokrasi. Keterlibatan sejumlah kepala daerah tentunya memberikan ruang terseretnya struktur dan jajaran birokrasi untuk digunakan sebagai mesin pemenangan. Dengan menggunakan pengaruh struktur kekuatan yang masih dimiliki sangat mungkin politisasi birokrasi akan terjadi, potensi penyalahgunaan wewenang. Deklarasi dan bentuk dukungan pun telah dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah tersebut,” imbuhnya.
Ditambahkan, berdasarkan pemilu legislatif (pileg) ditemukan adanya upaya mobilisasi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di daerah untuk mendukung peserta Pemilu tertentu oleh kepala daerah bersangkutan. Oleh karenanya masa kampanye pilpres sekarang juga dipandang akan berimplikasi pada hal yang sama.
“Meskipun keikutsertaan mereka tak dilarang namun sudah sepatutnya kepala daerah terus mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak mengerahkan struktur pemerintahan dan rakyatnya untuk memenangkan calon yang didukung,” tukasnya.
Adapun ke-26 kepala daerah yang tercatat sebagai pendukung capres-cawapres adalah sebagai berikut:
1. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Ketua Timses Prabowo-Hatta)
2. Gubernur Riau Annas Maamun (mendukung Prabowo-Hatta)
3. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (mendukung Prabowo-Hatta)
4. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (mendukung Prabowo-Hatta)
5. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (mendukung Prabowo-Hatta)
6. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin (mendukung Prabowo-Hatta)
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya (timses Jokowi-JK)
8. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (timses Jokowi-JK)
9. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (mendukung Prabowo-Hatta)
10. Gubernur Bali Made Mangku Pastika (mendukung Prabowo-Hatta)
11. Gubernur Jawa Tengah (timses Jokowi-Jusuf Kalla)
12. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (timses Jok6owi-JK)
13. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto (mendukung Prabowo-Hatta)
14. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran (timses Jokowi-JK)
15. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmi Faisyal (mendukung Prabowo-Hatta)
16. Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta (mendukung Prabowo-Hatta)
17. Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (mendukung Prabowo-Hatta)
18. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (mendukung Prabowo-Hatta)
19. Wali Kota Cimahi Atty Suharti (mendukung Prabowo-Hatta)
20. Wali Kota Bogor Bima Arya (mendukung Prabowo-Hatta)
21. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (mendukung Prabowo-Hatta)
22. Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (mendukung Prabowo-Hatta)
23. Bupati Bandung Dadang M. Nasser (mendukung Prabowo-Hatta)
24. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (mendukung Prabowo-Hatta)
25. Bupati Indramayu Ana Sofanah (mendukung Prabowo-Hatta)
26. Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi (mendukung Prabowo-Hatta).(sp/sof)
