Mantan Karyawan PTPN II Minta Pembayaran Pensiun
TRANSINDONESIA.CO – Ratusan mantan karyawan PT Perkebunan Nusantara 2 mengharapkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara agar mendesak direksi Badan Usaha Milik Negara itu membayarkan dana pensiun.
Harapan itu disampaikan ratusan mantan karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 ketika berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut di Medan, Selasa (13/5/2014).
Setelah menyampaikan orasi beberapa saat, perwakilan mantan karyawan PTPN 2 diajak berdialog dengan sejumlah anggota legislatif yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri.
Wakil Ketua Forum Pensiunan PTPN 2 Khairul Harahap mengatakan, ada tiga hal yang menjadi tuntutan mantan karyawan yakni nilai pensiun, santunan hari tua, dan nilai jatah beras.
Namun sayang, tuntutan yang menjadi hak mantan karyawan tersebut tidak pernah dibayar sejak 2003 dengan alasan PTPN 2 tidak memiliki dana.
“Kami heran kenapa dananya tidak ada, padahal gaji kami dipotong enam persen setiap bulan untuk dana pensiun,” katanya.
Karena itu, ratusan mantan karyawan PTPN 2 tersebut mengharapkan dukungan DPRD Sumut agar direksi BUMN itu membayarkan hak karyawan yang dipotong dari gaji ketika masih bekerja.
“Jumlahnya cukup besar, jika disertai dengan denda totalnya mencapai Rp1,255 triliun,” kata Harahap.
Setelah mendengarkan penjelasan dari perwakilan mantan karyawan, Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri mengharapkan direksi PTPN 2 membayarkan hak pekerja yang telah purna bhakti tersebut.
“Tidak ada alasan PTPN 2 mengaku tidak ada duit karena itu hak mereka yang dipotong (dari gaji ketika masih bekerja),” katanya.
Untuk itu, DPRD Sumut akan memanggil direksi PTPN 2 untuk membahas tuntutan mantan karyawan yang sudah lama belum dibayarkan tersebut.
“Kalau tidak dibayar, berarti ada sesuatu. Untuk itu, PTPN 2 harus diaudit,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurut Sigit, direksi PTPN 2 harus bersukur dan bangga karena memiliki mantan karyawan yang tidak anarkis dalam memperjuangkan aspirasi yang menjadi haknya.
Untuk itu, direksi PTPN 2 diharapkan dapat merealisasikan hak mantan karyawannya. “Apalagi sebentar lagi sudah memasuk bulan puasa, masyarakat tentu perlu duit,” katanya.(ant/dhon)