‘Gerakan Umat’ Bela Suryadharma Ali

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.(dok)

TRANSINDONESIA.CO, Karawang – Diam tanpa melakukan gerakan dan perlawanan menghadapi manuver politik para pengurus DPW dan DPP PPP, membuat barisan setia dibelakang Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali semakin merapat menunggu momentum gerakan umat melawan para 27 DPW.

“Gerakan umat ada dibelakang Suryadharma Ali untuk melakukan perlawanan manuver politik para pengurus DPW dan DPP yang ingin menggulingkan Ketua Umum PPP,” kata para kader PPP Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat, kepada Transindoensia.co, Senin (14/4/2014).

Gerakan umat yang dimaksudkan para kader Karawang dan Purwakarta tinggal menunggu izin dari Suryadharma Ali. Saat ini gerakan umat masih berada dibelakang dan mengkaji sejauhmana yang gerakan yang dilakukan para ‘pemberontak’ PPP tersebut.

“Kami menyebutnya (para DPW dan DPPP yang ingin menggulingkan Suryadharma Ali) ‘pemberontak’. Dimana pemberontak itu biasanya karena tidak mampu bersaing sehat dan tidak ingn melihat kemajuan PPP ini. Mereka itu yang ingin menghancurkan PPP,” kata Saprudin salah seorang kader PPP Karawang.

Saprudin mengklaim, ribuan uamt ada dibelakang Suryadharma Ali yang akan melakukan pembelaan terhadap ‘pemberontakan’ itu.

“Bila pada waktunya, pemberontakan itu tidak juga disudahi, maka gerakan umat yang dibelakang Suryadharma Ali akan tampil ke depan mengahadapi para pemberontak. Saat ini kami lebih bersikap diam,” tuturnya.

DPW Bermasalah di Daerah

Diakuinya, gerakan umat itu sama sekali tidak diketauhi Suryadharma Ali (SDA). Hal ini dilakukan semata-mata pembelaan terhadap Suryadharma Ali yang dinilai berhasil membawa PPP dengan tatatan terbaik dalam kepartaian.

“Kami mau tahu, apakah mereka-mereka (DPW) yang maju menjadi caleg itu berhasil meraih kursinya didaerah masing-masing?,” katanya.

Dikatakannya, DPW  justru bermasalah di daerahnya yang tidak mampu mendongkrak suara PPP.

“Manuver politik yang mereka lakukan adalah semata-mata menutup kesalahannya sendiri dengan menuding SDA merusak PPP. Apakah itu adil? Seperti, Ketua DPW PPP Sumut Fadli Nurzal itu lolos menjadi caleg atau tidak? Kalau tidak, berarti dia tidak memiliki kemampuan membina PPP didaerahnya. Mundurkan saja,” tegasanya.

Begitu juga, Ketua DPW Jawa Barat Rachmat Yasin  yang tampak bersemangat untuk menjadi Ketum DPPP dengan menjadi tuan rumah mengumpulkan 27 DPW PPP pada Minggu (13/4/2014) malam.

“Yasin itu tidak bersih, dia masih terkait dan disebut-sebut dalam dua kasus besar yang ditangani KPK. Mau kemana dibawa PPP ini kalau dia jadi Ketum?,” tanyanya serius.

Para kader PPP Karawang dan Purwakarta tengah menyusun kekuatan umat untuk menurunkan Rahmat Yasin dari jabatan Ketua DPW, karena salahsatu anjloknya suara PPP di Jawa Barat dinilai akibat Rachmat Yasin terbawa-bawa dalam kasus Hambalang dan tanah pemakaman di Jonggol, Bogor.

“Anjloknya suara PPP d Jawa Barat ini, diduga ulah Rahmat Yasin yang terbawa-bawa dalam dua kasus besar itu. Harusnya dia yang dimundurkan karena tidak berhasil mendongkrak suara PPP di Jawa Barat,” ucapnya.(yan)