BPJS Biang Kerok Dana Bansos Membengkak
BPJS pernah di demo di kantor Walikota Palembang, Sumatera Selatan, karena dianggap merampok uang rakyat.(istimewa)
TRANSINDONESIA.CO, Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) menyebut, kenaikan dana bantuan sosial (bansos) menjadi Rp91,81 triliun terjadi karena pergeseran pos belanja pada anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dirjen Anggaran, Askolani saat ditemui di kantornya mengatakan, Kemenkes memperoleh alokasi dana bansos 2014 sebesar Rp19,94 triliun. Kementerian di bawah naungan Nafsiah Mboi ini merupakan salah satu instansi yang mendapatkan dana bansos cukup besar.
“Nilai Rp19,9 triliun itu untuk alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) terkait program BPJS. Nah saat itu dana BPJS masuk dalam belanja barang, tapi setelah dibahas dengan DPR bergeser ke belanja sosial,” terang dia, Jakarta, Jumat (21/3/2014).
Selain itu, tambah Askolani, dana bansos terbesar juga dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dengan nilai masing-masing Rp28,3 triliun dan Rp12,68 triliun.
“Kemendikbud dan Kemenag karena punya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa dan bidik misi,” ujarnya.
Kementerian lain yang juga kecipratan dana bansos cukup besar, kata dia, antara lain, Kementerian Dalam Negeri senilai Rp9,44 triliun untuk program PNPM, Kementerian Pertanian senilai Rp5,35 triliun untuk memberikan bantuan ke petani, dan Kementerian Sosial Rp5,54 triliun bagi Program Keluarga Harapan.
Sedangkan bansos untuk Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 3,92 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp1,79 triliun.
“Kementerian dan Lembaga sisanya memperoleh dana bansos sekitar miliaran rupiah,” cetus Askolani.
Sampai dengan 28 Februari ini, dia menyebut, realisasi belanja bansos sebesar Rp7,4 triliun dari pagu Rp91,8 triliun. Pencairan dana tersebut, sambung Askolani terutama untuk membiayai PBI BPJS.
“Jadi setiap bulan dana PBI harus dicairkan seperduabelas dari pagu. Sehingga program BPJS di rumah sakit bisa berjalan,” tuturnya.
Realisasi bansos, lanjut dia, jauh lebih cepat dibanding penyerapan belanja modal yang baru mencapai Rp1,5 triliun, belanja barang Rp4,5 triliun hingga periode akhir bulan lalu. Sementara belanja pegawai sudah terserap Rp37,3 triliun.
“Penyerapan lambat dikritik, penyerapan cepat dikitik-kitik. Jangan begitu karena dana bansos memang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah karena ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan belanja modal serta mengurangi.(lp6/yan)