Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.(dok)

TRANSINDONESIA.co, Jakarta : Pemerintah mempersiapkan paket kebijakan jilid III yang akan dikeluarkan pada kuartal pertama 2014 ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (10/3/2014) menyampaikan bahwa paket kebijakan yang akan dikeluarkan ini tujuannya sama dengan dua paket sebelumnya, yakni untuk menurunkan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit).

Dalam paket kebijakan yang ketiga ini, pemerintah akan fokus untuk menjaga agar capital outflow tidak terlalu besar. Pemerintah, menurut Menko Perekonomian, akan mengatur mengenai repatriasi keuntungan pemilik modal asing yang ada di Indonesia, agar tidak dibawa ke negara asal investor.

“Kalau keuntungan itu ditanamkan kembali di Indonesia, tentu mencegah (dana) keluar, sehingga mengurangi defisit,” ujarnya.

Selain itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meneruskan rencana konversi gas untuk mengurangi impor migas yang masih dominan menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan.

“Impor migas membengkak bila kita tidak kendalikan, caranya percepat konversi gas. Selain itu, kita meningkatkan ekspor, kita serius menangani defisit transaksi berjalan karena kita maunya di bawah dua persen,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada akhir Agustus 2013 lalu Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global. Paket tersebut bertujuan untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan, menjaga nilai tukar, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi, serta mempercepat upaya investasi.

Setelah itu pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi kedua pada Desember 2013. Pada paket kebijakan ekonomi yang kedua ini, Pemerintah berupaya untuk mengurangi impor barang konsumsi dan mendorong nilai ekspor melalui peraturan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Paket kebijakan tersebut terbilang efektif karena mampu mengurangi tekanan pada defisit neraca transaksi berjalan dari yang tercatat sebesar 4,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II-2013 menjadi 3,2 persen terhadap PDB pada akhir tahun 2013.(ant/yan)