Program BPJS Dianggap Tak Memihak Rakyat Miskin

TRANSINDONESIA, Medan :  Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai oleh sejumlah kalangan masyarakat masih bermasalah. Selain penetapan iuran bulanan, program pemerintah itu juga dianggap belum memihak rakyat miskin.

“Saya sangat kecewa dengan program BPJS tersebut. Saat Jamsostek sebelumnya, saya masih mudah untuk berobat tanpa biaya,” kata Nurintan Sianipar (40), salah seorang peserta program BPJS kepada SP di Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/1/2019).

Nurintan juga sangat kecewa karena klaim obatnya ke Jamsostek yang selama ini tidak pernah bermasalah, menjadi rumit karena program BPJS. Justru, kata dia, melalui program pemerintah itu, obat yang dikonsumsinya, ternyata tidak termasuk dalam bagian dari BPJS.

“Untuk mengurus kartu BPJS terasa sangat melelahkan. Kami menunggu sampai seharian. Ternyata, urusan untuk mengambil obat pun lebih susah lagi. Obat untuk penyakit saya dibilang tidak termasuk BPJS,” ungkapnya.

Nurintan merupakan salah seorang warga yang terkena penyakit Lupus. Penyakit itu membuat tubuhnya semakin lemah. Tidak sedikit bercak – bercak putih di sekujur tubuhnya. Penyakit itu sudah lama menjangkiti tubuhnya.

Menurut suami Nurintan, Immanuel Bangun Panggabean, pihaknya diminta Kabag Klaim BPJS Sumut dr Lenni Marlina, untuk meminta surat keterangan dari dokter yang menanganinya tersebut.

“Kami disuruh mengambil surat dari dokter yang menangani penyakit istri, supaya menjelaskan obat berupa itu ditanggung BPJS atau tidak. Laporan itu pun harus disampaikan ke Badan Pertimbangan Kesehatan,” jelasnya.

Panggabean mengaku sudah membayar iuran yang ditetapkan pemerintah tersebut. Begitupun, penerapan BPJS masih juga dipersulit. Mereka mengaku sangat kecewa atas program pemerintah itu.

“Kami merupakan bagian dari contoh kasus kecil yang tidak mendapatkan pelayanan baik dari program BPJS tersebut. Program itu tidak memihak rakyat miskin,” sebutnya.(sp/don/sur)