Wow, Mau Masuk Sespim Polri “Nyiram” Setengah Miliar
TRANSINDONESIA.CO – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri segera memperbaiki sistem rekrut dan sistem pendidikannya, terutama untuk anggota Polri yang akan mengikuti Sekolah Staf Pimpinan (Sespim).
“Sistem yang ada sekarang sangat rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya, kader-kader terbaik Polri yang tidak punya uang, tidak punya jalur, dan tidak punya kedekatan dengan jenderal tertentu tidak akan bisa lolos untuk mengikuti Sespim,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran persnya kepada Transindonesia.co di Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Dikatakan Neta, jika sistem yang sekarang tetap dipertahankan, ke depan Polri akan diisi oleh kader-kader yang piawai menyuap, menjilat, dan piawai berkolusi. Kader-kader terbaik dan kader-kader idealis di Polri akan “terbunuh”, terpuruk serta prustasi.
“Bagaimana tidak, isu yang berkembang untuk bisa lolos ke Sespim seorang calon harus mengeluarkan uang antara Rp300 juta hingga Rp500 juta untuk “menyiram” berbagai pihak. Tak heran, banyak perwira yang harus menjual rumah, mobil maupun harta bendanya agar bisa lolos ke Sespim,” terangnya.
Sistem yang ada sekarang membuat Sespim menjadi jembatan emas menuju jenjang karir. Jika tidak ikut Sespim, karir seorang anggota Polri bakal terpuruk. Sebab itu para pamen harus berjuang mati-matian agar bisa lolos ke Sespim.
“Kondisi inilah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk “memeras” para calon. Berbagai rekayasa dilakukan. Yang terbaik bisa menjadi terburuk dan yang terburuk malah bisa lolos ke Sespim,” ujarnya.
Lebih lanjut Neta menyatakan, situasi ini harus segera diperbaiki Polri agar kader-kader terbaik bisa diselamatkan dan tidak dikorbankan. Antara lain keberadaan panitia daerah perlu dibubarkan.
“Sebab indikasi permainan disini sangat tinggi. Selain itu hasil tes para calon harus discan agar tidak bisa diubah atau direkayasa. Propam Mabes Polri perlu mengontrol secara ketat agar isu suap menyuap di dalam proses rekrut dan pendidikan, terutama di Sespim bisa dihindari. Propam perlu melakukan OTT dan membawa pelakunya ke pengadilan Tipikor agar TPPU dari hasil suap menyuap di balik pendidikan Polri bisa dibongkar,” tuturnya.(YAN)