Jokowi Minta Penegak Hukum Kejar Perusahaan Mafia Pajak

TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo menekankan agar para penegak hukum bisa bekerja lebih keras dalam menindak tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang. Apalagi, tindak pidana penggelapan pajak saat ini masih menjadi salah satu kejahatan yang sulit diungkap aparat hukum.

“Jauh lebih mudah apabila profilling data nasabah dan wajib pajak bisa diintegrasikan,” kata Jokowi di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).

Presiden memerintahkan agar instansi penegak hukum bisa bersinergi untuk memberantas kejahatan penggelapan pajak dan pencucian uang.

“Meningkatkan koordinasi yang lebih solid antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan Dirjen Pajak, khususnya jika ada dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Semua harus betul-betul bekerja secara sinergi di lapangan, jangan sampai ada lagi ego sektoral, sehingga terjadi gesekan dalam penegakan hukum kita,” jelas Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan agar penegak hukum bisa bekerja sama dengan BI dan OJK. Profilling data nasabah dan wajib pajak akan lebih mudah bila para penegak hukum bekerjasama dengan BI dan OJK. Tindak pidana pencucian uang pun bisa lebih mudah tercium.

“Libatkan pula BI dan OJK dalam pengawasan sektor-sektor yang rawan tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba dan lainnya,” tutur Jokowi.

Dikatakannya, agar penegakan hukum tindak pidana pajak dan pencucian uang dapat berjalan efektif, kunci utamanya adalah sinergi antara pihak terkait antar penegak hukum.

“Untuk diketahui, selama ini tindak pidana pencucian uang (TPPU) erat kaitannya dengan penggelapan pajak, sehingga penangannya pun harus bisa terintegrasi,” jelas Jokowi.[Dtk/Sbr]