TRANSINDONESIA.CO – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) desak pemerintah daerah agar segera membuat kebijakan yang jelas di provinsi dan kabupaten di Banten, mengambil bagian dalam menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Provinsi Banten yang berusia 16 tahun ini di jadikan sebagai KEK di bidang pariwisata, oleh pemerintah pusat. KEK terletak di Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sesuai dengan paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi.
Ketua HMB, Mufti Azmi Miladi, mengatakan dalam menghadapi KEK ini seharusnya pemerintah daerah menyediakan sarana khusus bagi masyarakat Banten, lebih lagi untuk masyarakat Pandeglang.
“Sarana khusus tersebut seperti adanya lembaga kursus bahasa maupun keterampilan yang memang itu untuk menambah keterampilan, kreatifitas, serta inovasi masyarakat, khususnya masyarakat Pandeglang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing,” kata Azmi dalam diskusi antar mahasiswa HMB, kemaren.
Azmi khawatir masyarakat Banten akan dijajah oleh kebijakan ekonomi Jokowi di negerinya sendiri.

“Daerah Banten yang tertinggal itu kan Kabupaten Pandeglang, kebutuhan masyarakat Pandeglang saat ini sebenarnya bukan KEK akan tetapi pemerataan pendidikan,” terangnya.
Dalam merespon agenda pembangunan pusat kata Azmi, pemerintah daerah harus bergerak cepat dan tahu potensi-potensi yang mau dikembangkan.
“Pemda seharusnya mengadakan sosialiasi kepada masyarakat di Pandeglang tentang dampak positif dan negatif di tetapkannya KEK ini, jangan sampai pemda kecolongan,” katanya.
Pemerintah daerah harus peduli, dan komitmen pada rakyat, jangan sampai ketika membuat kebijakan tentang KEK lebih condong kepada investor.(Pro)