Tahun 2016 Kota Bekasi Bertekad Bebas Banjir dan Genjot Ekonomi
TRANSINDONESIA.CO – Topografi Kota Bekasi, Jawa Barat, yang memiliki kemiringan 0 hingga 2 persen, dengan ketinggian 11 meter hingga 81 meter di atas permukaan air laut menjadikan beberapa kawasan pada posisi rawan banjir.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Bina Marga dan Tata Air setempat diketahui, kondisi banjir terparah diderita oleh penduduk yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai akibat air kiriman dari wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ada tiga sungai utama yang alirannya membelah wilayah Kota Bekasi dan kerap mengirimkan banjir, yaitu Kali Cakung, Kali Bekasi, dan Kali Sunter, beserta anak-anak sungainya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhianto mencatat, saat ini di Kota Bekasi ada sedikitnya 49 titik yang masuk dalam zona kawasan banjir.
Sebanyak 13 zona di antaranya diakibatkan luapan air sungai yang mengalami lonjakan debit melebihi kapasitas wajar.
Ketiga belas zona itu di antaranya pemukiman penduduk di bantaran Kali Cikeas, yakni Perum Puri Nusapala, Perum Mandosi, Perum Villa Jatirasa.
Untuk pemukiman di sepanjang bantaran Kali Bekasi di antaranya Perum Pondok Gede Permai, Perum PPA Jatirasa, Perum Kemang Ifi, Perum Pondok Mitra Lestari, Perum Jaka Kencana, Perum Depnaker, Kelurahan Sepanjang Jaya, Pangkalan Bambu, Kampung Poncol RW 26 Margahayu, dan Teluk Pucung.
“Pada 2016 nanti, kami sudah melangkah pada bagaimana mengatasi persoalan banjir yang terjadi di 49 titik Kota Bekasi. Upaya penanggulangannya meliputi normalisasi kali, pembuatan dan perbaikan tanggul, pengadaan rumah pompa beserta perlengkapannya, pembuatan kolam retensi atau polder, perbaikan pintu air rusak, pembebasan lahan untuk polder, hingga pemeliharaan dan normalisasi saluaran air,” kata Tri.
Genjot Perekonomian
Memasuki Tahun 2016 sebagai babak baru Kota Bekasi, untuk menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi menuju arah yang lebih baik.
Pemerintah setempat telah menentukan arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memberikan landasan pembangunan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui masuknya modal swasta.
Pemerintah Kota Bekasi menganggap penting ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang memadai sebagai sebuah kebutuhan dasar untuk menjamin ekonomi sektor publik dan sektor privat dapat berfungsi dengan baik.
Pada tahun itu pula, kegiatan yang mendukung terbentuknya jaringan struktur seperti fasilitas jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan lingkungan, perlistrikan, telekomunikasi, hingga penigkatan pelayanan transportasi akan lebih digenjot.
“Goal kami pada 2016 adalah pengentasan kemacetan, penyelesaian titik banjir, dan terjaminnya kondusivitas daerah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Seluruh komponen pembangunan tersebut akan diimbangi dengan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan visi Kota Bekasi Maju.
Fasilitas penunjang perekonomian daerah itu menjadi fokus pembangunan Kota Bekasi 2016 melalui program kerja Tahun Infrastruktur dan Utilitas di mana porsi anggaran daerah pada saat itu akan dominan untuk realisasi dua komponen penunjang perekonomian tersebut.
“Pembangunan bisa bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal swasta dalam pembangunan Kota Bekasi,” katanya.(Ant/Idham/Met)