Polri Dalam Bahaya?
TRANSINDONESIA.CO – Polri dalam bahaya, maka perlu membenahi organisasinya agar tidak seperti gentong, yang gendut di tengah dan mengecil kualitas kerjanya ke bawah.
Jika organisasi Polri masih dibiarkan seperti gentong, anggarannya akan terus menerus tersendot untuk gaji pegawai dan publik tidak pernah mendapatkan pelayanaan yang prima.
Hal itu mejadi catatan akhir tahun 2014 Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Polri yang menunjukkan organisasi Polri dalam bahaya.
“Sebab jajaran tengahnya banyak yang “menganggur”, mulai dari AKBP, Kombes, dan Brigjen banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam catatan akhir tahun di Jakarta, Minggu (21/22/2014).
Di Jawa Barat saja, ada 127 AKBP yang tidak jelas kerjanya, sehingga membengkaknya jajaran tengah Polri ini kerap membuat aksi saling sikut, KKN, lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi.
Akibatnya lanjut Neta, jajaran tengah Polri tidak pernah berkonsentrasi kerja secara penuh.
“Mereka sibuk mempertahankan posisi dan lobi-lobi ketat untuk bisa mengikuti pendidikan maupun mendapatkan posisi strategis. Beban kerja profesional ditumpuhkan seluruhnya ke jajaran bawah Polri yang kemampuan profesionalismenya sangat terbatas,” kata Neta.
Kondisi inilah yang kerap membuat publik mengeluhkan sikap, prilaku dan kinerja kepolisian. Kondisi ini juga yang kerap membuat potensi ancaman dan konflik, termasuk konflik dengan TNI, tidak pernah terbaca secara cermat, untuk kemudian diantisipasi dengan maksimal.
“Ketika konflik meletus baru semua pihak terkaget-kaget.
Untuk itu di 2015 Polri perlu mengevaluasi kondisi organisasinya secara cermat dan mengubah strategi rekrutmennya,” ujarnya.
Artinya sambung Neta, rekrutmen untuk Akpol dikurangi, jika selama ini setiap tahunnya direkrut 300 taruna Akpol, ke depan bisa dikurangi hingga 150 taruna.
Sementara, rekrut untuk SPN ditambah secara maksimal dan ditingkatkan kualitasnya agar Polri bisa memberikan pelayanan prima kepada publik.
Besarnya jumlah rekrutmen untuk taruna Akpol hanya akan membuat pembengkakan jajaran tengah organisasi Polri.
Untuk menghindari pembengkakan di jajaran tengah, Polri perlu juga menawarkan pensiun dini bagi AKBP, Kombes, dan Brigjen.
Dengan adanya perampingan organisasi ini Polri lebih bisa menata anggarannya agar tidak tersedot untuk belanja pegawai.
“Selama ini 70 persen anggaran Polri tersedot untuk gaji pegawai. Sehingga Polri seperti gentong besar yang tersandera pegawainya dan tidak bisa maksimal memberikan pelayanan pada masyarakat akibat terbatasnya anggaran operasional,” kata Neta.(met)