Keputusan NJOP – PBB Ditangan DPRD Baru
TRANSINDONESIA.CO-Beberapa kalangan masih meragukan kemampuan kinerja 45 Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang baru dilantik, Kamis, (25/9/2014). Mengingat, mayoritas caleg terpilih (2014-2019) tidak mempunyai latar belakang dan pengalaman yang mumpuni.
Pemerhati isu politik lokal dan kebijakan publik, Khairul Fahmi Lubis, S.Sos, MSP mewanti-wanti kepada caleg terpilih, agar mempersiapkan diri apa yang akan dikerjakan nanti. Sehingga, warga Labuhanbatu tidak kecewa, apalagi, proses pileg kemarin adanya intrik politik kecurangan.
Selain itu, ujar alumnus Fisipol USU ini, anggota dewan 2009-2014 belum mempunyai prestasi hingga saat ini, seperti produk perda yang bermanfaat bagi warga Labuhanbatu.
“Anggota DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 belum kerja maksimal, produk-produk regulasi-nya hanya sedikit artinya tidak berpengaruh kepada warga Labuhanbatu,” katanya, Kamis, (25/9/2014) melalui telepon seluler kepada wartawan.
Kedepan, ujar Fahmi, bagi anggota DPRD Labuhanbatu yang baru agar dapat bekerja secara maksimal bagi masyarakat, selain itu harus amanah dan lebih memperhatikan di sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.
Sementara, Forum Masyarakat Daerah Pantai (Formadep), Thamrin Nasution menilai, caleg terpilih Labuhanbatu bukan jaminan membawa Kabupaten yang dijuluki petro-dollar ini lebih baik, karena, mayoritas tidak berpengalaman bahkan hanya sekedar menjadi politisi.
“Kebanyakan anggota DPRD 2014-2019 Kabupaten Labuhanbatu belum berpengalaman, ini menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas di DPRD,” katanya.
Thamrin pesimis, karena masih disangsikan kemampuan dan komitmenya. Menurutnya, anggota dewan yang baru tidak didorong rasa idialisme yang kuat, sehingga akan berdampak buruk nantinya.
Khusus untuk caleg terpilih yang berasal dari daerah pantai, Thamrin berpesan, inilah saatnya bagi anggota dewan terpilih sebanyak 16 orang dari daerah pantai agar dapat merubah image tersebut karena, selama ini daerah pantai Labuhanbatu identik dengan lumbung kemiskinan, katanya.
Sementara, Pemkab Labuhanbatu dan DPRD masih tarik-menarik terkait kenaikan NJOP-PBB hingga 300 persen, hal ini memunculkan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam pidato pelantikan anggota DPRD baru, Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar menyebutkan pembahasan NJOP-PBB menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada Anggota DPRD 2014-2019, hal ini menjadi prioritas untuk dibahas, katanya.
Ketua DPRD sementara, Dahlan Bukhori mengatakan, pembahasan kenaikan PBB masih menunggu permintaan dari Pemkab setempat. Menurutnya, pembahasan masih menunggu waktu dan dibahas secara bertahap.
Diangendakan direvisi dari Pemkab 1 bulan, selain itu, draft sudah diterima sebelumnya dan akan dibahas sesegara mungkin. “Kami masih menunggu tanggapan dari Pemkab Labuhanbatu masalah PBB itu permintaan Pemkab,” ujar Dahlan saat menerima unjuk rasa Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatau (GERAMMB).(bus/sur)