Presiden: Berita Wikileaks Menyakitkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(dok)
TRANSINDONESIA.CO – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan situs Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
“Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia,” kata Presiden di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).
SBY mengatakan penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks disebutkan ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.
“Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks pada berita 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara,” terang Presiden.
Presiden merasa perlu untuk segera melakukan klarifikasi atas berita tersebut dan mengumpulkan sejumlah keterangan mengenai hal tersebut dari pejabat terkait.
“Berita seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati, dan saya sendiri, maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan,” terangnya.
Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, maka presiden mendapatkan sejumlah penjelasan.
“Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999 yang mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia, yang dicetak adalah 550 juta lembar dengan pecahan Rp100.000,” kata Presiden.
Namun demikian, lanjut Presiden, kewenangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan Bank Indonesia.
“Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku. Sebenarnya baik Ibu Mega dan saya sendiri pada 1999 belum menjadi Presiden. Point saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden,” tegasnya.
Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan mengenai informasi yang diberitakan Wikileaks, Presiden meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan apabila ada WNI yang diduga terlibat maka hendaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Atas penjelasan saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya meminta membuka dan mengungkap seterang mungkin, jangan ditutupi. Kalau ada elemen di Indonesia, saya minta tolong diungkap dan kemudian ditunjuk siapa orang itu, apa kasus dan pelanggaran hukumnya, kalau memang ada bekerjasama dengan KPK Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, jangan justru pemerintah Australia keluarkan kebijakan dan statemen yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia misal mantan presiden Megawati dan dirinya. SBY meminta Australia segera mengeluarkan pernyataan yang terang agar nama baiknya dan Megawati tidak tercemar. “Saya ingin dengar langsung dari Australia.”
“Jika ada WNI yang terlibat mari tegakkan hukum bersama Indonesia dan Australia adalah negara hukum. Indonesia saat ini tengah lakukan kampanye anti korupsi yang agresif. Kalau memang Australia mengatakan, apa yang diberitakan Wikileas tidak benar maka Australia harus berbicara karena kalau diam maka akan timbulkan spekulasi baru di Indonesia,” tegasnya.(ant/sof)