Kaleidoskop: Daftar Kepala Daerah OTT KPK Sepanjang 2022

TRANSINDONESIA.co | Sepanjang 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di antaranya sejumlah kepala daerah yang terjerat tangkap tangan KPK.

Berikut daftar kepala daerah yang ditangkap dan berstatus tersangka KPK sepanjang 2022.

1. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Mengawali tahun 2022, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, jadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK. Ia ditangkap di rumahnya pada Rabu, 5 Januari 2022 atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

2. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud menjadi sosok kedua yang tertangkap tangan KPK. Politikus Partai Demokrat itu ditangkap sepekan setelah Rahmat Effendi ditangkap.

Ia ditangkap terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa dan perizinan. Selain itu, ada lima orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

3. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditetapkan sebagai tersangka suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

4. Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Kabupaten Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) selama 20 hari pertama. Penahanan itu terhitung mulai 26 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022.

Tagop bersama Johny Rynhard Kasman (JRK) ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011-2016.

5. Bupati Bogor Ade Yasin

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi. Pihak yang terkena OTT Bupati Bogor Ade Yasin serta pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar.

Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

6. Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

KPK menetapkan Richard menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan 20 cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi. Selain itu KPK juga menetapkan Richard menjadi tersangka. tindak pidana pencucian uang.

7. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

KPK melakukan OTT pada mantan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti, Kamis (2/6/2022). Diketahui, penangkapan terhadap Haryadi Suyuti adalah berdasarkan adanya dugaan kasus tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Kota Yogyakarta.

8. Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

Bupati Kabupaten Pemalang Mukti Agung Wibowo tertangkap tangan KPK pada Kamis, 11 Agustus 2022. Ia ditangkap di dekat Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam tangkap tangan itu ada 34 orang yang turut diangkut KPK. Namun, hanya enam orang yang menjadi tersangka dugaan suap jual beli jabatan, termasuk Bupati Pemalang.

Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono berpendapat, kasus OTT kepala daerah telah kronis lantaran terjadi bekali-kali. Menurutnya, walaupun OTT sudah berulang kali dilakukan KPK, hal itu tidak membuat jera kepala daerah.

“Ini menurut saya penangkapan OTT kepala daerah memang sudah kronis karena ini sudah terjadi berkali kali. Dan itu kayaknya tidak ada jera,” ujarnya.

Drajat melihat, masalah utamanya ada pada skema desentralisasi atau terkait penyerahan urusan dari pemerintah ke daerah. Skema atau kebijakan desentralisasi di Indonesia, lanjutnya, tidak tepat karena tidak memiliki daya tahan terhadap perilaku opportunistic behavior dari pejabatnya.

Opportunistic behavior artinya perilaku untuk mendapatkan kesempatan meski dengan cara yang kurang baik atau ilegal sekalipun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan penyebab utama maraknya kasus korupsi kepala daerah. Dia mengakui, masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi tak terkecuali transparansi sistem administrasi pemerintahan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.

Menurutnya, sejumlah penerapan administrasi pemerintahan masih membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Misalnya sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi berbelit-belit, dan terlalu panjangnya regulasi.

“Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya. Tito menyatakan, perlu adanya penerapan sistem administrasi pemerintahan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, hingga eksekusi kebijakan.

“Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya. Oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” ujar Tito.

Presiden Joko Widodo mengaku sangat sedih banyak kepala daerah yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi. “Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kekhawatiran mengenai OTT KPK ini sudah disampaikan juga oleh para bupati yang berkunjung ke Istana Bogor. Di antara semua masalah yang disampaikan, menurut Jokowi, OTT KPK menjadi yang paling dikhawatirkan para bupati.

“Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua (Apkasi), ‘Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK’. saya sampaikan hati-hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati,” kata Jokowi. [rri]